Analisis Pelaksanaan Praktik Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Jual Beli di Kabupaten Boyolali

Ufairo Rodliyah, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali dan juga penerapan asas kepastian hukum untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat normatif empiris. Penelitian ini mengamati pelaksanaan dari pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, serta dilengkapi dengan hasil wawancara narasumber dan survei responden. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara dekriptif.

Dalam hasil penelitian Penulisan Hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, proses verifikasi BPHTB di Kabupaten Boyolali belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Boyolali sehingga masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya. Kedua, proses verifikasi BPHTB di Kabupaten Boyolali dapat menjamin asas kepastian hukum, jika dalam prosesnya dilakukan pertukaran informasi yang baik dan juga transparansi antar para pihak.

This legal research is aimed to analyze the implementation of Regional Regulations in the collection of BPHTB in Boyolali Regency and also the application of the principle of legal certainly to understand the forms of implementation of the Land and Building Acquisition Duty collection by the Local Government of Boyolali Regency.

The research method used in this legal research is normative empirical. This research observes the implementation of the collection of Land and Building Acquisition Duty in Boyolali Regency. The types of data used in this study are primary data and secondary data, supplemented by interviews with sources and surveys of respondents. All data obtained from the research are analyzed qualitatively and presented descriptively.

In the results of this legal research, two conclusions were obtained. First, the BPHTB verification process in Boyolali Regency has not yet fully complied with the applicable regional regulations due to obstacles encountered during its implementation. Second, the BPHTB verification process in Boyolali Regency can guarantee the principle of legal certainty if the process involves good information exchange and transparency among all parties involved.

Kata Kunci : Pajak, Asas Kepastian Hukum, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan