Penggunaan Media Sosial untuk Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus Direktorat SD Kemdikbudristek RI Tahun 2023)

Nabhan Mudrik Alyaum, Ario Wicaksono, M.Si., Ph.D.; Prof. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc., Ph.D., IPU.

2025 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Pengguna media sosial di Indonesia adalah salah satu yang paling aktif di dunia, hal ini didukung dengan penetrasi internet yang tinggi. Fakta ini menjadikan penggunaan media sosial di Indonesia efektif untuk komunikasi kebijakan, termasuk oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah belum menggunakan media sosial secara efektif hingga pada tingkatan teknis seperti direktorat atau eselon II di bawah kementerian.

Oleh sebab itu, penelitian ini mendalami pengelolaan media sosial Direktorat SD Kemdikbudristek RI pada tahun 2023 dengan tujuan: 1) Menjelaskan dan menganalisis proses pengelolaan media sosial oleh Direktorat SD Kemdikbudristek RI sebagai komunikasi kebijakan. 2) Menjelaskan dan menganalisis kebijakan serta proses untuk menjelaskan capaian dan efektivitas pengelolaan media sosial oleh Direktorat SD Kemdikbudristek RI. 3) Melakukan evaluasi dan memberikan masukan inovasi terhadap penggunaan media sosial oleh Direktorat SD Kemdikbudristek RI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian melibatkan studi literatur dan netnografi berupa observasi dan wawancara. Dilakukan observasi pengelolaan media sosial Direktorat SD serta wawancara kepada pengelola maupun audiens media sosial Direktorat SD. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Proses pengelolaan media sosial Direktorat SD dilakukan secara kolaboratif dan lintas satuan kerja. 2) Aktivitas komunikasi kebijakan Direktorat SD melalui media sosial terfokus untuk mempublikasikan regulasi, muatan edukasi, dan praktik baik. 3) Fleksibilitas organisasi, kuantitas dan kualitas konten, kebijakan berbasis data, keterbukaan dan inovasi, serta sumberdaya manusia menjadi determinan yang penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan instansi pemerintah.

Social media users in Indonesia are among the most active in the world, supported by Indonesia’s high internet penetration. This makes social media effective for policy communication in Indonesia, including by the government. Unfortunately, the government has not used social media effectively up to the technical level such as directorates under the ministry.

Therefore, this research explores the social media management of the Directorate of Primary Education of Ministry of Education Culture Research and Technology

(MoECRT) Republic Indonesia in 2023 with the following objectives: 1) Describing and analysing the process of social media management by the Directorate of Primary Education MoECRT as policy communication method. 2) Describe and analyse policies and processes to explain the achievements and effectiveness of social media management by the Directorate of Primary Education MoECRT. 3) Evaluate and provide input on innovations in the use of social media by the Directorate of Primary Education MoECRT.

This research uses a qualitative approach. The research method involved literature study and netnography through observation and interviews. Observations were made of the social media management of the Directorate of Primary School as well as interviews with the managers and audiences of the Directorate of Primary School's social media.

The results of this research are: 1) The social media management process of the Directorate of Primary School is carried out collaboratively and across work units. 2) The Directorate of Primary School's policy communication activities through social media focused on publishing regulations, educational content, and best practices. 3) Organisational flexibility, quantity and quality of content, data-based policies, openness and innovation, and human resources are important determinants to consider in improving the quality of government agency policy communication.

Kata Kunci : Media sosial pemerintah, Komunikasi kebijakan, Direktorat sekolah dasar, Pengelolaan media sosial, Kemendikbudristek, Government social media, Policy communication, Directorate of primary school, Social media management, Ministry of Education Culture Rese