Evaluasi Maturitas Smart Governance Pada Pemerintah Kota Makassar
A. Hidayat Kaisar Pais, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, M.UP., Ph.D.
2025 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah
Kota Makassar
sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 175,77 km
persegi , dengan penduduk tahun 2023 tercatat sebanyak 1.474.393 jiwa telah
mengadopis konsep Smart City dalam mengatasi berbagai tantangan dalam
perkotaan, Smart Governance Menjadi elemen penting yang memanfaatkan
teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi tingkat
maturitas Smart Governance di Kota Makassar. Dengan tiga aspek utama
yang di analisis adalah pelayanan publik , birokrasi pemerintah dan kebijakan
publik, dengan menggunakan tujuh krtiteria dan sebelas indikator untuk mengukur
tingkat kematangan Smart Governance. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
tingkat kematangan Smart Governance di Kota Makassar berada pada tahap
“Scattered” dengan nilai rata-rata 3, meskipun beberapa aspek seperti ketahanan
pangan menunjukan hasil yang baik, integrasi layanan publik online dan
pengelolaan anggaran TIK masih perlu ditingkatkan untuk mencapai Smart
Governance yang lebih optimal.
Makassar City, the
capital of South Sulawesi Province, covers an area of 175.77 km² and has a
population of 1,474,393 people as of 2023. The city has adopted the Smart City
concept to address various urban challenges, with Smart Governance playing a
crucial role in utilizing information technology to improve the efficiency and
quality of public services.
This research uses
both qualitative and quantitative approaches to evaluate the maturity level of
Smart Governance in Makassar City. Three main aspects are analyzed: public
services, government bureaucracy, and public policies, employing seven criteria
and eleven indicators to measure Smart Governance maturity. The evaluation
results indicate that the maturity level of Smart Governance in Makassar City
is at the “Scattered” stage, with an average score of 3. While some aspects,
such as food security, show positive results, the integration of online public
services and IT budget management still need improvements to achieve a more
optimal Smart Governance.
Kata Kunci : Smart City, Smart Governance, Pelayanan Publik, Birokrasi Pemerintah, Kebijakan Publik, Evaluasi Maturitas
