Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya asas keadilan hukum dalam pertanggungjawaban perusahaan alih daya terkait pemberhentian sepihak oleh pengguna jasa (user) serta bagaimana pertanggungjawaban perusahaan alih daya di PT. Dua Raja Balohan terhadap pekerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh perusahaan pengguna jasa (user) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif-empiris. Data yang didapatkan meliputi data primer yang didapat dari wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber, dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, sedangkan data sekunder didapatkan dari mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaannya perusahaan pengguna jasa (user) melakukan tindakan sepihak terhadap pekerja melalui perusahaan alih daya serta pemenuhan pertanggungjawaban kepada pekerja yang dilakukan PHK secara sepihak oleh pengguna jasa (user) masih bertolak belakang dengan asas keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian kerja waktu tertentu antara perusahaan alih daya dengan pekerja dan perjanjian kerja sama antara perusahaan alih daya dengan perusahaan pengguna jasa (user) menjadi dasar yang penting untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja dan yang menjadi titik fokus pemerintah dalam melakukan pengawasan bukan hanya perusahaan alih daya tetapi perusahaan pengguna jasa (user) perlu diawasi lebih detail dan mendalam.
This research aims to determine and analyze whether or not the principles of legal justice exist in presponsibility of the outsourcing company regarding unilateral dismissal by the service user and what is the responsibility of the outsourcing company at PT. Dua Raja Balohan towards workers whose employment was terminated unilaterally by the service user company after the enactment of the Job Creation Law.
This research method is descriptive with a normative-empirical type. The data obtained includes primary data obtained from direct interviews with respondents and resource persons, with data collection tools in the form of interview guides. Sampling was carried out using a purposive sampling technique, while secondary data was obtained from studying primary, secondary and tertiary legal materials. The data that has been collected is then analyzed qualitatively.
The findings of this study indicate that, in practice, service user companies often take unilateral actions against workers through outsourcing companies. The responsibility towards workers who are unilaterally terminated by the service user remains contrary to the principles of justice and does not align with the prevailing legal provisions. Fixed-term employment agreements between outsourcing companies and workers, as well as cooperation agreements between outsourcing companies and service user companies, serve as crucial foundations to guarantee the rights and obligations of workers. Therefore, governmental oversight should focus not only on outsourcing companies but also require more detailed and in-depth supervision of service user companies.
Kata Kunci : Alih Daya, Pekerja, Jasa Keamanan, PertanggungJawaban, Keadilan
