Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman dalam Menangani Maladministrasi: Studi Kasus Penahanan Ijazah oleh Satuan Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Fani Rahmah Latifah, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Bidang pendidikan menjadi isu paling menonjol dengan 54 laporan dan lembaga pendidikan menjadi ketiga yang paling sering dikeluhkan menurut catatan akhir tahun 2023 Perwakilan Ombudsman RI DIY. Salah satu isu tersebut terkait penahanan ijazah oleh satuan pendidikan. Perwakilan Ombudsman RI DIY sebagai pengawas pelayanan publik memiliki peranan penting dalam upaya perbaikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam menangani laporan, Perwakilan Ombudsman RI membuat LHP yang kekuatan mengikatnya tidak secara tegas diatur dalam regulasi. Sedangkan terkait rekomendasi, kewenangan Perwakilan Ombudsman RI hanya terbatas pada pengusulan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan mengonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif untuk memaparkan subjek dan objek sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memberikan interpretasi terhadap data yang didapat dengan pemilahan data berdasarkan kualitas dan kebenaran serta kaitannya dengan penelitian ini. 

Berdasarkan penelitian ini, kedudukan LHP sebagai produk penyelesaian laporan, tidak dapat diklasifikasikan produk hukum atau bukan, dan tidak mengikat secara hukum. Walaupun kedudukan LHP secara hukum masih lemah setelah tiga kali perubahan regulasi tetapi LHP mempunyai nilai strategis dalam sistem pengawasan pelayanan publik. Pada tahun 2020-2024, terdapat 22 laporan masyarakat terkait dengan penahanan ijazah dengan tren yang berbeda. Terdapat 9 LHP dengan kesimpulan ditemukan maladministrasi namun telah memperoleh penyelesaian. Perwakilan Ombudsman RI DIY menjamin semua ijazah tersebut dikembalikan.

The education sector is the most prominent issue with 54 reports and educational institutions are the third most frequently complained about according to the end of the year notes 2023 of the DIY Ombudsman Representative. One of these issues is related to the withholding of diplomas by educational units. The DIY Ombudsman Representative as the public service supervisors has an important role in efforts to improve quality public services for the community. In handling reports, the RI Ombudsman Representative makes an LHP whose binding power is not expressly regulated in regulations. Meanwhile, regarding recommendations, the authority of the RI Ombudsman Representative is limited to proposals. 

This research is a type of normative research by conceptualizing law as what is written in laws and regulations. The nature of this research is descriptive to explain the subjects and objects in accordance with the research conducted. The data sources used are primary and secondary data sources through library and field research. This research was analyzed using qualitative methods to provide interpretations of the data obtained by sorting data based on quality and truth and its relation to this research. 

Based on this research, the position of LHP as a product of report settlement, cannot be classified as a legal product or not, and is not legally binding. Although the legal position of LHP is still weak after three regulatory changes, LHP has strategic value in the public service supervision system. In 2020-2024, there were 22 public reports related to the withholding of diplomas with different trends. There were 9 LHPs with the conclusion that maladministration was found but had been resolved. The representative of the DIY Ombudsman RI guaranteed that all these diplomas were given.

Kata Kunci : Perwakilan Ombudsman RI, Laporan Hasil Pemeriksaan, Penahanan Ijazah