Menakar Transparansi Informasi Pengelolaan Dana Keistimewaan: Studi Kasus Program Kebudayaan Takbenda

Datu Hangga Dewani, Dr. Evita Hanie Pangaribowo, S.E., M.IDEC.; Dr. Ario Wicaksono, M.Si.

2025 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Studi ini mendiskusikan penilaian terhadap derajat transparansi informasi publik dari program kebudayaan takbenda yang didanai dengan dana keistimewaan. Tiga dimensi yang diukur antara lain dimensi institusional, dimensi finansial, dan dimensi penyampaian layanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel, dan situs web yang terkait dengan topik tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transparansi informasi pada program kebudayaan takbenda pada dimensi institusional dan dimensi penyampaian layanan berada pada derajat “Tertutup” akibat dari strategi publikasi yang dipilih oleh pemerintah D.I. Yogyakarta dan belum optimalnya aspek kepemimpinan pada perangkat daerah pengampu penugasan kebudayaan. Hal lain yang menarik terkait kondisi tersebut yaitu eksistensi budaya politik di D.I. Yogyakarta turut berkontribusi dalam hal pengaruh sejarah serta nilainilai sosial dan budaya yang melebur dengan demokrasi modern sehingga berkembang di D.I. Yogyakarta. Sedangkan dimensi finansial cenderung berada pada derajat “Transparan” dikarenakan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih detail dan terstruktur dari berbagai stakeholder terutama pemerintah pusat.

This study discusses the assessment of the degree of public information transparency of intangible cultural programs funded by privilege funds. The three dimensions assessed comprise the institutional, financial, and service delivery dimensions. The method used in this research is descriptive qualitative. Primary data collection techniques included observation, interviews and documentation. Secondary data was collected from journals, articles and websites related to the topic. The research findings reveal that information transparency in the intangible cultural program is classified as "Nontransparent" in both the institutional and service delivery dimensions. This is due to the publication strategy chosen by the government of D.I. Yogyakarta and the suboptimal leadership aspect within the regional apparatus liable for cultural assignments. Another notable aspect related to this condition is that the existence of political culture in D.I. Yogyakarta furthermore contributes in terms of historical influences and social and cultural values that incorporate with modern democracy therefore it thrives in D.I. Yogyakarta. Meanwhile, the financial dimension tends to be at "Transparent" level due to the more detailed and structured accountability mechanisms involving various stakeholders, particularly the central government.

Kata Kunci : dana keistimewaan, urusan kebudayaan, transparansi, informasi publik, program kebudayaan takbenda, D.I. Yogyakarta