Resiliensi Komunitas di Tengah Konflik Sumber Daya: Upaya Kolektif Masyarakat Kampung Wates Mengatasi Kerentanannya

Zabieb Nu'aim Ridwan, Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., M.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Penelitian ini menyoroti upaya kolektif masyarakat Kampung Wates dalam mengatasi kerentanannya di tengah konflik sengketa tanah berkepanjangan dengan TNI AU Sugiri Sukani. Diskusi tentang resiliensi komunitas dalam konteks konflik sumber daya digunakan sebagai fokus utama penelitian untuk memahami bagaimana masyarakat resilien di tengah ketidakpastian status kepemilikan tanah, di samping diskusi tentang upaya kolektif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraannya. Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan sebagai metode penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan mendalam masyarakat terhadap rasa kepemilikan tanah mendorong mereka untuk resilien di tengah rasa takut, khawatir, lelah dan trauma. Masyarakat membentuk jaringan sosial di antara sesama warga kampung, wilayah konflik, aktor politik pemerintahan, komunitas, lembaga organisasi dan aktivis gerakan. Masyarakat juga menginisiasi berbagai aktivitas kolektif sosial-kultural seperti Motherbank, Pasar dan Museum Wakare, Supranatural Farming, Hari Gotong Rumah, Tahlilan Akbar, hingga tradisi Munjung sebagai aksi simbolik dalam melakukan klaim terhadap hak atas penguasaan tanah, serta upaya untuk mendorong keberlanjutan hidupnya menjadi lebih berdaya. Temuan pada penelitian ini juga menunjukkan jika masyarakat membentuk identitas kolektif untuk menjadikan Kampung Wates sebagai Kampung Adat sebagai upaya untuk memperkuat legalitas status kepemilikan tanah. 

Diskusi pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mampu resilien secara “Coping” dalam arti bertahan hanya untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi, namun berkembang secara “Adaptive” dan “Transformative”, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, serta memperkuat daya tawar mereka terhadap penguasaan tanah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mampu resilien dan berkembang meski keberadaannya diposisikan sebagai kelompok rentan dan tidak berdaya. Temuan tersebut berkontribusi dalam menambah perbendaharaan literatur terkait kajian resiliensi dan inisiatif komunitas dalam mewujudkan hak-hak kewarganegaraan, serta rujukan praktik resiliensi bagi komunitas di berbagai wilayah konflik sengketa tanah. Secara lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi, di antaranya: 1) Penting bagi gerakan komunitas di tengah konflik sengketa tidak hanya berfokus pada upaya penguasaan sumber daya, tetapi juga menciptakan berbagai inisiatif untuk mendorong keberlanjutan hidup yang lebih berdaya; 2) Keterbatasan pada penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam menggunakan studi etnografi dengan teknik observasi partisipan untuk melakukan pemaknaan secara lebih mendalam bagaimana suatu gerakan berlangsung, serta melakukan triangulasi data pada pihak yang melakukan klaim secara berlawanan; 3) Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah dengan menjamin pemenuhan hak-hak kewarganegaraan bagi warga negara.

This research highlights the collective efforts of the Wates Village community to overcome their vulnerability amidst the protracted land dispute with the Sugiri Sukani Air Force. A discussion of community resilience in the context of resource conflict is used as the main focus of the research to understand how the community is resilient amidst the uncertainty of land tenure status, in addition to a discussion of the community’s collective efforts in fighting for their citizenship rights. A qualitative research design with a case study approach was used as the research method. Data collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation were analyzed using thematic analysis techniques.

The results showed that the community’s deep meaning of land ownership encouraged them to be resilient amid fear, worry, fatigue, and trauma. The community formed social networks among fellow villagers, conflict areas, government policy actors, communities, organizational institutions and movement activists. The community also initiated various socio-cultural collective activities such as Motherbank, Wakare Market and Museum, Supernatural Farming, Hari Gotong Rumah, Tahlilan Akbar and Munjung Tradition as symbolic actions to claim land tenure rights and efforts to promote sustainability of their lives to become more empowered. The findings of this study also show that the community formed a collective identity to make Kampung Wates a customary village to strengthen the legality of land tenure status.

The discussion of the results of this research shows that the community is not only able to be resilient in a “Coping” sense of just surviving the problems that occur but also in an “Adaptive” and “Transformative” sense of creating a more prosperous life and strengthening their bargaining power over land tenure. These results demonstrate that communities can be resilient and thrive despite being positioned as vulnerable and powerless. The findings contribute to the literature on resilience studies and community initiatives in realizing citizenship rights, as well as a reference for resilience practices for communities in different areas of land conflict. In addition, this research provides recommendations, including: 1) It is important that community movements amid conflict disputes do not only focus on efforts to control resources but also create various initiatives to promote the sustainability of a more empowered life; 2) The limitations of this research can be a recommendation for further research, especially in using ethnographic studies with participant observation techniques to make more profound meaning of how a movement takes place, as well as triangulating data on parties who make opposing claims; 3) The government needs to provide legal certainty in resolving land dispute conflicts by ensuring the fulfilment of citizenship rights for citizens.

Kata Kunci : Resiliensi Komunitas, Upaya Kolektif, Pembuatan Klaim, Hak Kewarganegaraan