KEDUDUKAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING MENURUT PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DAGO ELOS)

Ovaldo Noor Hakim, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai bagaimana kedudukan tanah bekas eigendom verponding menurut putusan pengadilan (studi kasus sengketa tanah dago elos) dan penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah dago elos yang berfokus kepada pertimbangan yang mengatakan masyarakat dago elos melakukan perbuatan melawan hukum dan pengalihan tanah eigendom nomor 3740, 3741, dan 3742 yang dilakukan oleh ahli waris kepada PT Dago Inti Graha dikatakan sah.

            Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dikumpulkan melalui mekanisme studi kepustakaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik preskriptif yang bertujuan untuk menyusun argumentasi yang mendalam terkait temuan yang telah diperoleh dan memberikan penilaian yang bersifat preskriptif mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu fakta atau peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

            Kesimpulan penelitian ini Putusan PK Nomor 109 PK/Pdt/2022 tidak sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960, Keppres Nomor 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 1979, yang memberikan waktu maksimal tahun 1980 untuk melakukan konversi. Namun ahli waris sampai batas waktu tidak melakukan konversi hak eigendom verponding tersebut dan para ahli waris tidak pernah menguasai tanah tersebut. Dalam putusan nya mengatakan bahwa para warga yang menguasai tanah tersebut tidak sah dan merugikan hak-hak ahli waris dan dianggap sah pengoperan tanah eigendom verponding tersebut kepada PT Dago Inti Graha. Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh negara maka tidak seharusnya masyarakat yang menempati tanah tersebut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak seharusnya pengoperan tanah kepada PT Dago Inti Graha dikatakan sah.

  This research aims to provide an analysis of how the position of the former eigendom verponding land according to the court's decision (case study of the dago elos land dispute) and this research also aims to provide a legal analysis of the judge's consideration in deciding the dago elos land dispute which focuses on the consideration that says the dago elos community committed an unlawful act and the transfer of eigendom land numbers 3740, 3741, and 3742 carried out by the heirs to PT Dago Inti Graha is said to be legal.

              This type of research is normative research conducted by examining library materials and secondary data collected through a literature study mechanism. In this research the author uses prescriptive techniques which aim to compile in-depth arguments related to the findings that have been obtained and provide prescriptive assessments regarding the suitability or incompatibility of a fact or legal event with applicable legal provisions.

              The conclusion of this research is that PK Decision Number 109 PK/Pdt/2022 is not in accordance with Law No.5 of 1960, Presidential Decree Number 32 of 1979 and Permendagri Number 4 of 1979, which gives a maximum time of 1980 to convert. However, the heirs did not convert the eigendom verponding rights until the deadline and the heirs never controlled the land. The verdict stated that the residents who controlled the land were illegitimate and detrimental to the rights of the heirs and considered the transfer of the eigendom verponding land to PT Dago Inti Graha valid. Currently the land is controlled by the state, so the people who occupy the land should not be said to have committed illegal acts and the land transfer to PT Dago Inti Graha should not be said to be valid.

Kata Kunci : Eigendom Verponding, Perbuatan Melawan Hukum, Pengoperan.