Peran Stakeholder dalam Perencanaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di OPD Kota Bekasi

Dwi Putri Ariestyani, Prof. Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc ; Dr. Ridwan Ahmad Sukri, S.S., M.Hum

2025 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan Indonesia melalui implementasi eGovernment, yang di Indonesia dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).   Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang aktif dalam penerapan SPBE dengan berbagai inovasi digital berupa aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perkembangan aplikasi di Kota Bekasi melibatkan pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengembangan aplikasi SPBE dengan kepentingan dan kontribusi yang beragam untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan dan tujuan layanan publik.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan integrasi antar aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai OPD. Kendala ini terutama muncul dalam perancanaan aplikasi yang dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyusunan RKPD, Musrembang, forum hingga penganggaran dalam APBD, serta wajib mengikuti tujuh tahap pengembangan, termasuk analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, hingga evaluasi. Kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap aplikasi yang dibuat dapat terhubung secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi aplikasi yang berkembang Kota Bekasi, menganalisis peran stakeholder dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi antar stakeholder dalam  perencanaan aplikasi di OPD Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

Pemerintah Kota Bekasi mengembangkan aplikasi digital dalam implementasi SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan regulasi nasional dan daerah. Perencanaan dan pengembangan aplikasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan klasifikasi dan peran spesifik, yakni sebagai pembuat kebijakan yang terdiri dari pemerintah pusat dan Wali Kota yang juga memiliki peran sebagai pengarah strategis di Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian koordinator terdiri dari  Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi, Diskominfostandi dan Kepala OPD; DPRD dan Kelompok Pendukung (Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas/Organisasi, Media) sebagai fasilitator serta OPD dan Aparatur Pemkot Bekasi sebagai implementer; dan Rekanan atau Tenaga Ahli sebagai akselerator. Kolaborasi antar pemangku kepentingan  dipengaruhi oleh faktor strategis seperti kepemimpinan kolektif, konsensus, komunikasi multi arah, berbagi sumber daya, struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, dan kepercayaan antar anggota serta tata kelola yang baik. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, didukung regulasi dan koordinasi yang efektif, menjadi kunci keberhasilan SPBE di Kota Bekasi. Evaluasi berkala dan komitmen bersama diperlukan untuk memastikan transformasi digital yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan dalam meningkatkan layanan publik.

The development of information and communication technology (ICT) has encouraged digital transformation in the Indonesian government sector by implementing eGovernment, which in Indonesia is known as the Electronic-Based Government System (SPBE).   Bekasi City is one of the regions actively implementing SPBE with various digital innovations in the form of applications to improve the quality of public services. The development of applications in Bekasi City involves stakeholders, each of whom brings diverse interests and valuable contributions to the table. These stakeholders play a strategic role in planning and developing SPBE applications, ensuring alignment with public service needs and objectives.

However, in its implementation, there are still challenges in coordination and integration between applications developed by various local bureaucracies (Indonesian: Organisasi Perangkat Daerah). This obstacle mainly arises in the planning of applications that are carried out through various stages, starting from the preparation of the RKPD, Musrenbang, and forum to budgeting in the APBD, and must follow seven stages of development, including needs analysis, planning, design, implementation, and evaluation. Effective collaboration between stakeholders is a key factor in ensuring that each application created can be optimally connected. This research aims to identify the variety of applications developing in Bekasi City, analyze the role of stakeholders and explain the factors that influence collaboration between stakeholders in application planning at the Bekasi City OPD. This research was conducted using a qualitative method.

The Bekasi City Government develops digital applications to implement SPBE to improve the quality of public services with the support of national and regional regulations. Application planning and development involves stakeholders with specific classifications and roles, namely as policymakers consisting of the central government and the Mayor, who also has a role as a strategic director in the Bekasi City Government. Then the coordinator consists of the Regional Secretary, the Bekasi City Regional Government Budget Team (TAPD), Bekasi City Communication, Information, Statistics and Encryption Service and the Head of locals bureaucracy; DPRD and Support Groups (Academics, Business Actors, Communities / Organizations, Media) as facilitators and the locals bureaucracy and Bekasi City Government Apparatus as implementers; and Partners or Experts as accelerators. The success of SPBE in Bekasi City is directly tied to the collaboration and commitment of these stakeholders. Their collective leadership, consensus, multi-directional communication, resource sharing, network structure, commitment to goals, trust between members, and good governance are all crucial to the success of SPBE. Regular evaluation and joint commitment are needed to ensure integrated, transparent, and sustainable digital transformation in improving public services.

Kata Kunci : Peran, Klasifikasi, Stakeholder, Perencanaan Aplikasi, Implementasi Kebijakan, SPBE, Kolaborasi