MEDIA ALTERNATIF DALAM PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA MELALUI PERSPEKTIF NARRATIVE POLICY FRAMEWORK

Dimas Septian Adi Perdana, Ario Wicaksono, S.IP., M.Si., Ph.D.

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kegaduhan dalam diskursus kebijakan UU Cipta Kerja memperlihatkan bahwa media arus utama belum menjalankan peran optimalnya dalam menyediakan ruang diskusi publik yang sehat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses deliberasi kebijakan. Di tengah lanskap media Indonesia yang didominasi oleh oligarki dan bias kepentingan politik keberadaan media berita alternatif menjadi semakin penting dalam memastikan keberagaman wacana dan keseimbangan dalam proses agenda-setting kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relasi antara media alternatif dan proses agenda-setting dalam kebijakan, serta menganalisis bagaimana media alternatif membangun narasi yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja melalui kerangka Narrative Policy Framework (NPF). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus non-eksperimental dan menggunakan analisis konten kualitatif terhadap pemberitaan di media berita alternatif yaitu Tirto.ID, Mojok.co dan Konde.co dan dikumpulkan dalam empat periode berbeda antara tahun 2019 hingga 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berita alternatif berusaha menyoroti isu-isu yang lebih luas, menyajikan narasi yang lebih seimbang dan tidak memihak, mendorong demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif, mengadvokasikan hak-hak kelompok masyarakat yang terdampak dan terpinggirkan oleh kebijakan, serta berusaha mengedukasi publik sekaligus memberikan pembelajaran untuk kebijakan. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu disikapi oleh media berita alternatif yaitu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai strategi komunikasi dan advokasi yang lebih luas dan berdampak. Selain itu, perlunya penelitian lanjutan terkait komparasi beberapa jenis media dalam konteks studi yang berbeda melalui pendekatan NPF dengan harapan dapat memberikan pemahaman bagaimana media-media tersebut mempengaruhi opini publik sekaligus keputusan pembuat kebijakan.

The commotion in the policy discourse on the Job Creation Law shows that the mainstream media has not carried out its optimal role in providing a space for healthy public discussion and encouraging community involvement in the policy deliberation process. In the midst of the Indonesian media landscape which is dominated by oligarchs and biased political interests, the existence of alternative news media is becoming increasingly important in ensuring diversity of discourse and balance in the policy agenda-setting process.

This research aims to examine the relationship between alternative media and the agenda-setting process in policy, as well as analyzing how alternative media build narratives that can influence policy decisions on the omnibus law of the Job Creation Law through a Narrative Policy Framework (NPF) approach. This research uses a non-experimental case study approach and uses qualitative content analysis of reporting in alternative news media, namely Tirto.ID, Mojok.co and Konde.co and was collected in four different periods between 2019 and 2023 regarding the discourse on the Job Creation Law.

The result shows that alternative news media tries to highlight broader issues, presents a more balanced and impartial narrative, encourages a more participatory and inclusive democracy, advocates for the rights of community groups affected and marginalized by policies, and tries to educate the public while providing lessons for policy. However, there are challenges that need to be addressed by alternative news media, namely optimizing the use of social media as a broader and more impactful communication and advocacy strategy. Apart from that, there is a need for further research related to the comparison of several types of media in different study contexts using the NPF approach in the hope of providing an understanding of how these media influence public opinion and the decisions of policy makers.

Kata Kunci : agenda-setting kebijakan, NPF, advokasi media, media berita alternatif.