Analisis Kompleksitas Institusional dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kebijakan Desa Mandiri Budaya (DMB) di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Muhammad Zidny Kafa, Prof. Dr. Yeremias Torontuan Keban, S.U., M.U.R.P.

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pembangunan desa saat ini dihadapkan pada situasi kompleksitas institusional yaitu kehadiran institutional logics dan demands yang beragam dan bahkan kontradiktif.  Kompleksitas institusional tersebut menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi kompleksitas institusional dalam kebijakan pembangunan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB), dan bagaimana desa dan/atau pemerintah desa merespons kompleksitas tersebut pada dua kalurahan DMB yaitu Wedomartani dan Panggungharjo. Kebijakan DMB adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di perdesaan yang ditopang oleh empat pilar yaitu Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Preneur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model John Creswell, yang terdiri dari 1) Organizing data; 2) Coding data; 3) interpretating the meaning of themes/descriptions. Kemudian pemeriksaan dan validasi data menggunakan triangulasi melalui metode cross-reference. Temuan utama penelitian ini adalah adanya kompleksitas insitusional pada empat pilar DMB yakni perbedaan insitutional logics dan demands, yang berimplikasi pada kegagalan dan ketidakjelasan arah pembangunan kalurahan/desa. Berdasarkan dua kalurahan/desa yang diteliti menemukan bahwa respons terhadap insitutional logics dan demands dari Organisasi Pemerintah Daerah DIY pengampu DMB mengalami kompleksitas tinggi, pasalnya resep atau tuntutan yang ketat dan ambigu. Dengan menyoroti beberapa atribut organisasi yang menentukan respons terhadap kompleksitas tersebut, yakni status, struktur,  governnace, dan identitas organisasi. Ditemukan bahwa identitas organisasi memainkan peran penting. Meskipun ketiga atribut lainnya juga berpengaruh, secara empiris temuan di lapangan menunjukkan bahwa identitas organisasi berperan signifikan memengaruhi respons kalurahan/desa terhadap kompleksitas institusional. Identitas organisasi berkelindan dengan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing kalurahan/desa. Penelitian ini berargumen bahwa organisasi publik yakni pemerintah kalurahan/desa dihadapkan pada kompleksitas insitusional yang dipaksanakan oleh aktor institusi yang sama dan dominan yaitu Pemerintah Daerah DIY, yang menyebabkan tidak berhasilnya tujuan yang diharapkan. Penelitian mengisi celah penelitian tentang pembangunan desa dengan menganalisis dan mengurai bagaimana kalurahan/desa DMB dihadapkan pada situasi kompleksitas insitusional. Kontribusi penelitian ini di satu sisi pada kajian institusional berkaitan dengan dengan kompleksitas institusional dengan mempertimbangkan lebih dari dua logika. Di sisi lain, secara empiris berkontribusi terkait bagaimana dinamika dan tantangan pembagunan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa di Indonesia secara umum, dan di DIY khusunya melalui DMB.

Village development is currently faced with a situation of institutional complexity, namely the presence of diverse and even contradictory institutional logics and demands.  This institutional complexity is the cause of failure in achieving village development goals to realize village independence. This study aims to analyze and identify institutional complexity in village development policy in the Special Region of Yogyakarta (DIY), namely Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB), and how villages and/or village governments respond to this complexity in two DMB kalurahan, namely Wedomartani and Panggungharjo. The DMB policy is to realize village independence to improve community welfare and alleviate poverty in rural areas supported by four pillars, namely Cultural Village, Tourism Village, Prima Village, and Preneur Village. This research uses a qualitative method with a case study approach. The types of data used in this research are primary and secondary data. Data analysis in this research uses John Creswell's model, which consists of 1) Organizing data; 2) Coding data; 3) interpreting the meaning of themes/descriptions. Then check and validate data using triangulation through the cross-reference method. The main finding of this research is the existence of institutional complexity in the four pillars of DMB, namely differences in institutional logics and demands, which have implications for the failure and unclear direction of kalurahan/village development. Based on the two kalurahan/villages studied, it was found that the response to the institutional logics and demands of the DIY Local Government Organization in charge of DMB experienced high complexity, because the prescriptions or demands were strict and ambiguous. By highlighting several organizational attributes that determine the response to such complexity, namely status, structure, governnace, and organizational identity. It was found that organizational identity plays an important role. Although the other three attributes are also influential, empirically the findings in the field show that organizational identity plays a significant role in influencing village responses to institutional complexity. Organizational identity is intertwined with the social, economic and political conditions of each kalurahan/village. This research argues that public organizations, namely the kalurahan/village government, are faced with institutional complexity enforced by the same and dominant institutional actor, namely the DIY Regional Government, which causes the failure of the expected goals. The research fills the research gap on village development by analyzing and parsing how DMB kalurahan/villages are faced with institutional complexity situations. On the one hand, this research contributes to institutional studies related to institutional complexity by considering more than two logics. On the other hand, empirically contributes to how the dynamics and challenges of village development to realize village independence in Indonesia in general, and in DIY in particular through DMB.

Kata Kunci : Kompleksitas Institusional, Desa Mandiri Budaya, dan Respons Organisasi