Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Konteks Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan

Maulana Arba' Satryadin, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si.; Ir. R. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam layanan sektor publik, termasuk adopsi inovasi digital untuk mempermudah akses layanan di sektor publik. Dalam merespon perkembangan ini, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan sertipikat tanah elektronik untuk publik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara bertahap mulai pertengahan tahun 2024. Kebijakan ini kemudian diprioritaskan terhadap 104 Kantor Pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, data atau dokumen lain yang relevan.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan pusat belum mempertimbangkan kondisi kesiapan data elektronik di setiap kantor pertanahan, model implementasi kebijakan yang bersifat top down seringkali tidak mempertimbangkan kondisi dan kesiapan data di lapangan, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Proses komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, namun kualitas dan kuantitas komunikasi masih perlu ditingkatkan agar informasi kebijakan sertipikat tanah elektronik diketahui seluruh lapisan masyarakat. Implementasi sertipikat tanah elektronik ini didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik SDM, anggaran, maupun peralatan, namun sumber daya utama berupa data pertanahan elektronik masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertipikat tanah elektronik diidentifikasi dalam analisis penelitian ini, antara lain faktor kepemimpinan, interoperabilitas, birokrasi, dan budaya digital.

The rapid development of technology and information has driven significant changes in public sector services, including the adoption of digital innovation to facilitate access to services in the public sector. In response to this development, the Ministry of ATR/BPN has established an electronic land title policy for the public through the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023 which will be implemented in stages starting mid-2024. This policy was then prioritized for 104 Land Offices, including the Bintan Regency Land Office through the Decree of the Minister of ATR/BPN Number 285/SK-OT.01/III/2024.

The purpose of this study is to analyze the implementation of electronic land title policies at the Bintan Regency Land Office and to identify factors that influence the implementation of electronic land titles. This study applies a qualitative approach using primary data obtained through interviews with informants and observations, as well as secondary data obtained from journals, data or other relevant documents.

The results of the study on the implementation of the electronic land title policy at the Bintan Regency Land Office show that the standards and targets of the policy set by the center have not considered the condition of electronic data readiness in each land office, the top-down policy implementation model often does not consider the condition and readiness of data in the field, so this becomes an obstacle in the implementation process. The communication process in conveying policy information is carried out through socialization to stakeholders, but the quality and quantity of communication still need to be improved so that information on the electronic land title policy is known to all levels of society. The implementation of this electronic land title is supported by the availability of adequate resources, both human resources, budget, and equipment, but the main resource in the form of electronic land data still needs to be improved in quantity and quality. Furthermore, several factors influencing the implementation of electronic land title were identified in the analysis of this study, including leadership factors, interoperability, bureaucracy, and digital culture.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Sertipikat tanah elektronik, Transformasi digital sektor publik