Pelindungan Hukum atas Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Merek Terdaftar dalam Pendaftaran Merek untuk Kelas yang Sama di Indonesia (Studi Putusan Kasus PS Glow Versus MS Glor)

Mochamad Pandu Setyo Pratama, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H. LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum atas tindakan PT. Kosmetika Global Indonesia dalam melakukan komersialisasi produk dengan merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar dan menganalisis penerapan hukum pelindungan merek terhadap putusan kasus sengketa merek antara PS Glow dengan MS Glow

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan narasumber untuk mendukung bahan hukum yang diperoleh. Data yang didapat kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, terhadap tindakan PT. Kosmetika Global Indonesia dalam melakukan komersialisasi produk dengan merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar tidak menimbulkan akibat hukum apapun. hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 031/K/N/HAKI/2005 terkait peraturan penggunaan merek terdaftar serta Pasal 5C Konvensi Paris. penggunaan dasar peraturan tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara implisit mengatur mengenai penggunaan merek terdaftar. Kedua, Putusan Mahkamah Agung dalam kasus a quo telah tepat dan cermat menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa merek MS Glow merupakan merek asli milik PT. Kosmetika Global Indonesia serta menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow didasari oleh iktikad tidak  baik. oleh karena itu, penerapan hukum pelindungan hak merek telah dijalankan secara optimal oleh pihak-pihak terkait. selain itu, tujuan utama jpembentukan rezim pelindungan hukum merek yaitu untuk melindungi hak eksklusif pemilik asli merek dapat terlaksana dengan baik

This study aims to identify and analyze the legal consequences of actions taken by PT. Kosmetika Global Indonesia in commercializing products under a trademark that does not conform to the registered trademark and to examine the application of trademark protection laws in the court decision regarding the trademark dispute between PS Glow and MS Glow.

The research method used in this study is normative juridical research. The discussion is conducted by analyzing secondary data, which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews with resource persons to support the obtained legal materials. The collected data is then processed using a qualitative approach and presented descriptively.

The research findings indicate that: First, the actions of PT. Kosmetika Global Indonesia in commercializing products under a trademark that does not conform to the registered trademark do not result in any legal consequences. This aligns with the jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 031/K/N/HAKI/2005 regarding the regulations on the use of registered trademarks, as well as Article 5C of the Paris Convention. The basis for applying these regulations is due to the fact that Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications does not explicitly regulate the use of registered trademarks. Second, the Supreme Court's decision in the case a quo was accurate and precise in applying the law by declaring that the MS Glow trademark is the legitimate property of PT. Kosmetika Global Indonesia and that the registration of the PS Glow trademark was conducted in bad faith. Therefore, the application of trademark protection law has been optimally implemented by the relevant parties. Furthermore, the primary objective of establishing the trademark protection regime, namely to safeguard the exclusive rights of the original trademark owner, has been effectively achieved.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Terdaftar