The Process and Challenges of Gender Policy Implementation in The Civil Service Context: Case From Yogyakarta Regional Government

Niemas Hanatha Bumi, Desintha Dwi Asriani, S.Sos., M.A., PhD.

2024 | Tesis | S2 Sosiologi

Tingginya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah mendorong negara untuk menciptakan peluang yang setara tanpa memandang gender. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan bergabung dalam gerakan global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk mendorong kesetaraan gender. Kebijakan kesetaraan gender pun muncul untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan pekerja. Secara ideal, pekerjaan formal memiliki regulasi dan pengaturan yang jelas dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender. Namun, kebijakan kesetaraan gender sering kali diterapkan secara linear dan mengabaikan aspirasi yang muncul dari proses yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses dan tantangan dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender melalui perspektif perempuan pekerja sebagai target kebijakan tersebut, khususnya dalam sektor pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 2 perempuan pekerja yang menduduki posisi tinggi, 4 perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 10 perempuan pekerja sebagai pegawai negeri sipil. Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan kerangka pemikiran Gender at Work yang diadopsi oleh Aruna Rao. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori Governmentality dari Michel Foucault untuk memahami relasi kekuasaan dalam sistem tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, kebijakan kesetaraan gender telah memberikan perbaikan terhadap kebutuhan perempuan, tetapi implementasinya terhambat oleh kurangnya kemauan politik dan masalah penegakan, yang pada akhirnya membatasi hak dan suara perempuan. Oleh karena itu, negara perlu mengatasi hambatan-hambatan ini guna mendukung aspirasi perempuan dan memastikan akses yang setara bagi semua pihak.

The high occupancy of women in the labour force has forced the state to create equal opportunities regardless of gender. As Indonesia ratified the CEDAW and joined the global movement through SDG in promoting gender equality, gender policy has emerged to provide working women equal access. Ideally, formal employment has clear regulations and arrangements for implementing gender policy. However, the gender policy is often implemented linearly and ignores the aspiration resulting from a complex process. This research aims to explore the process and challenge of gender policy through the lens of working women as the target of the policy, specifically in the civil service sector in the Yogyakarta Regional Government. The research is conducted in a qualitative method through in-depth interviews with 2 working women in higher positions, 4 Yogyakarta Regional Government representatives, and 10 working women as civil servants. The questions were formed by Aruna Rao's adoption of the Gender at Work framework. Collected data is interpreted through the theory of Governmentality by Michel Foucault to understand the power relation in the system. Based on the collected data, the gender policy has improved women's needs, but its implementation is hindered by political will and enforcement issues, limiting women's rights and voices. Therefore, the state must address these barriers to support women's aspirations and ensure equal access for all.

Kata Kunci : Civil Service, Gender policy, Gender Equality, Regional Government, Women’s Aspiration