PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH TERISOLIR : KASUS MASYARAKAT DI KAMPUNG MALAHING PADA PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA

Irma Safni, Bahruddin, S.Sos., M.Sc., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat dirancang agar individu atau kelompok memiliki kekuasaan atas kehidupannya. Oleh karena itu, proses yang dilalui dalam pemberdayaan diarahkan agar masyarakat mampu keluar dari segala bentuk ketidakberdayaan sehingga tercipta perubahan kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut rupanya tidaklah mudah. Beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi diantaranya kurangnya motivasi untuk maju, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, dan munculnya perlakuan diskriminatif diantara komponen masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terisolir atau terpencil. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil perlu mendapat perhatian khusus dari program pemberdayaan guna mengembangkan kemandirian masyarakat. Hal ini sesuai amanat pemerintah yang tertuang melalui Peraturan Presiden RI No 186 Tahun 2014. Perhatian terhadap masyarakat di wilayah terpencil menjadi penting karena mereka dinilai sebagai masyarakat yang umumnya sulit dijangkau, dan belum banyak tersentuh proses pembangunan untuk mendapatkan fasilitas atau pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun kemudahan fasilitas lainnya sebagaimana yang dapat dinikmati masyarakat modern di perkotaan. Atas dasar ini, penelitian ini kemudian melihat bagaimana proses pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terisolir melalui suatu program upaya pengembangan desa wisata.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, peneliti mengambil kasus pada masyarakat yang tinggal di Kampung Malahing Kota Bontang. Masyarakat yang hidup di wilayah ini tinggal di atas laut dengan arsitek bangunan rumah yang semua terbuat dari kayu. Masyarakatnya bersifat homogen, kurang percaya diri, ketergantungan kehidupan pada hasil alam sangat tinggi sehingga mayoritas berprofesi sebagai nelayan tangkap dan petani rumput laut, serta memiliki keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sulit mendapat pelayanan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur karena lokasinya yang cukup jauh dari daratan.

Hal menarik dari penelitian ini adalah bagaimana suatu komunitas nelayan yang tinggal di wilayah terisolir mampu melalui proses pemberdayaan untuk melakukan upaya pengembangan desa wisata. Masyarakat diberdayakan melalui program desa wisata karena di Kampung Malahing memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti adanya kekhasan adat istiadat dan budaya, warisan seni, pemandangan alam, dan hasil laut yang bisa dikembangkan menjadi aneka makanan dan minuman. Masyarakat terisolir yang sebelumnya ‘buta’ tentang pengelolaan desa wisata, berkat pemberdayaan yang diberikan kini mampu menjalankan program tersebut secara mandiri meski telah exit dari program CSR perusahaan yang sebelumnya telah membina sejak tahun 2018 sampai 2022.

Proses penting dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah terisolir Kampung Malahing pada upaya pengembangan desa wisata adalah dengan memberi delegasi otoritas ke masyarakat melalui pelibatan peran aktif dari masyarakat. Mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan menerapkan tindakan terhadap masalah, menemukan kekuatan atau potensi, melakukan tindakan monitoring dan evaluasi. Dalam proses tersebut dapat dilihat dalam 3 (tiga) fase yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan. Pada fase penyadaran, cara yang dinilai paling ampuh adalah melalui penyadaran partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses kegiatan. Fase peningkatan kapasitas diberikan pada level individu dan kelembagaan. Peningkatan kapasitas dikemas dalam bentuk pendampingan proses belajar dan membuka ruang diskusi secara terbuka. Fase pendayaan dilakukan agar masyarakat dapat mandiri melakukan segala sesuatu, membantu masyarakat mampu memiliki posisi tawar untuk berkoordinasi dengan pemerintah atau pihak eksternal dalam membangun kerjasama seperti jaringan pemasaran, dan bentuk kegiatan lainnya.

A society empowerment program is basically designed in order to provide individuals or groups with authority over their life. Therefore, the process involved in the empowerment is directed so the society is able to escape from all forms of helplessness to create a better change of life.  It is not easy to achieve the purpose.    Some factors which can restrain it are lack of motivation to move forward, low ability of human resources, and the emergence of discriminatory treatment from the component of society especially from those who live in isolated or remote areas.     The society that lives in a remote area need to obtain special attention from the empowerment program to develop society independence. This is in line with the government stipulation regulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No 186 of 2014. The attention given to the society living in a remote area is crucial because the society is considered as a society which is generally hard to reach and they have not experienced development process for facilities or services, such as in education, health, and infrastructure aspects or other facilities as enjoyed by modern urban society. Based on this reason, this research is focused on  the empowerment process provided to the society living in an isolated area  through a program of tourist village development. 

By using qualitative research and case study approach, the researcher uses the case of the society living in Malahing village of Bontang. The people in this area live above the sea in houses which are completely constructed from wood. The people are homogeny, lack of confidence, and they are highly dependent on the natural resources so the majority of the people work as fishermen and seaweed farmer. They also have limitation to access daily needs fulfillment and it is hard for them to obtain common facilities services such as health, education, and infrastructure because the location is relatively far from the land. 

What is interesting from this research is that how a community of fishermen living in an isolated area is able to go through the empowerment program to develop a tourist village. The society is empowered through a tourist village program because there is a tourism potential which can be developed such as local customs and culture, and art heritage, natural scenery, and marine resources which can be processed into food and drinks. The isolated society that previously was ‘blind’    about tourist village management, is now able to run the program independently although it is already proclaimed to exit from the CSR program which previously  assisted the society from 2018 until 2022.

A critical process in the empowerment of society in the isolated area of Mashing Village in the effort of tourist village development  is by giving authority delegation to the society through active involvement from the society, starting from identifying problems, finding strengths or potencies, monitoring and evaluating. In the process, there are 3 (three) phases to be seen, namely awareness, capacity enhancement, and empowerment. In the awareness phase, the method considered to be the  best one is performed through active participation awareness from the society to involve themselves in each activity process.  The capacity enhancement phase is performed in individual and institutional level. It is packed in the form of learning process assistance and opening a discussion forum openly. The empowerment process is performed so the society is able to perform activities independently, and help the society to have bargaining position to coordinate with the government  or external parties in establishing cooperation such as marketing network, and other activities.  

 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Terisolir, Desa Wisata