PENOLAKAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PEMBATALAN PEMBELIAN UNIT KONDOTEL DAN APARTEMEN BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA (Studi Kasus Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Shabrina Paramitha, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum
2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa perkara utang piutang yang tidak dapat dijatuhi PKPU apakah sudah sesuai dengan pembuktian secara sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, serta konsekuensi hukum bagi Para Pemohon PKPU akibat dari ditolaknya Permohonan PKPU oleh majelis hakim.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst yang menolak pengajuan pengajuan PKPU oleh Para Pemohon PKPU tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, karena syarat dijatuhinya PKPU cukup dengan dua fakta yaitu dua atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sehingga perselisihan terkait pembayaran antara kedua belah pihak tidak mempengaruhi dijatuhinya PKPU. Konsekuensi hukum bagi Para Pemohon PKPU akibat ditolaknya permohonan pengajuan PKPU adalah hilangnya kesempatan restrukturisasi utang, harus menempuh upaya hukum lain, dan risiko tidak terpenuhinya hak-hak Para Pemohon PKPU.
The objective of this research is to analyze and evaluate the judges' considerations in Decision Number 180/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, which states that cases of indebtedness cannot be subjected to the PKPU process. The study aims to determine if this decision aligns with the principle of "simple verification" as outlined in Article 8, Paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Additionally, the research explores the legal consequences for the PKPU Applicants as a result of the rejection of their PKPU Application by the panel of judges.
This study is a normative legal research project with a qualitative descriptive approach. The research methodology includes a legislative approach and a case approach. The data used in this research comprises secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature study. The data analysis used in this research is qualitative.
The research findings show that the panel of judges' consideration in Decision Number 180/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, which rejected the PKPU petition filed by the Applicants, is not in line with the facts or circumstances that were proven simply, in accordance with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. This is because the requirements for granting PKPU are met by two simple facts: the existence of two or more creditors and the presence of unpaid debts that have matured. Therefore, any dispute regarding payments between the two parties does not affect the granting of PKPU. The legal consequences for the Applicants, due to the rejection of their PKPU petition, are the loss of the opportunity for debt restructuring, the need to pursue other legal remedies, and the risk of their rights not being fulfilled.
Keywords: Rejection of PKPU Application, Simple Verification, Legal Consequence.
Kata Kunci : Penolakan Permohonan PKPU, Pembuktian Sederhana, Konsekuensi Hukum
