The State’s Policy Remediation of Human Rights Due Diligence in the Indonesia's Palm Oil Industry Labor Supply Chain

Sanidheo Chandra Ramadhana, Dr. Novi Paramita Dewi, S.I.P., MDP.

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat penerapan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD) dalam rantai pasok tenaga kerja kelapa sawit Indonesia, yang sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) tahun 2011. Penelitian ini menekankan tugas negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada kerangka kerja hak asasi manusia internasional. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) dan wawancara ahli dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian Indonesia, Stiftung Asienhaus, dan buruh yang terkena dampak di sektor kelapa sawit. Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) mencakup materi dari tahun 2010 hingga 2024 dengan menggunakan basis data seperti Google Scholar, Scopus, Springer Link, dan Cambridge, yang menangkap perkembangan utama dalam praktik HRDD dan hak-hak buruh. Wawancara terstruktur, menawarkan wawasan tentang tantangan praktis implementasi HRDD dan pelanggaran hak asasi manusia dalam industri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan tenaga kerja di industri minyak kelapa sawit, penerapan kebijakan yang tidak konsisten dan ketidakkonsistenan kebijakan membuat upaya ini menjadi tidak memadai. Pengawasan pemerintah yang lebih kuat meningkatkan kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia, dan pembentukan gugus tugas multi-pemangku kepentingan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hak-hak buruh.

This research aims to strengthen the Human Rights Due Diligence (HRDD) application in Indonesia's palm oil labor supply chain, aligning with the 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). It emphasizes the state's duty to prevent human rights abuses and provides policy recommendations grounded in international human rights frameworks. Through a qualitative approach, the study combines a Systematic Literature Review (SLR) and expert interviews with representatives from Indonesia's Ministry of Agriculture, Stiftung Asienhaus, and affected laborers in the palm oil sector. The Systematic Literature Review (SLR) spans materials from 2010 to 2024 using databases such as Google Scholar, Scopus, Springer Link, and Cambridge, capturing key developments in HRDD practices and labor rights. Interviews were structured, offering insights into the practical challenges of HRDD implementation and human rights violations within the industry. The results show that despite numerous steps taken by the Indonesian government to solve human rights abuses in the labor supply chain of the palm oil industry, inconsistent application of policies and policy incoherence render these efforts inadequate. Stronger governmental oversight enhanced Human Rights Due Diligence frameworks, and the formation of a multi-stakeholder task force to ensure accountability and protection of laborers' rights.

Kata Kunci : Human Rights Due Diligence (HRDD); Palm oil in Indonesia; Labour rights; Labour rights in Indonesia; State duty; Supply chain in palm oil industry; Palm oil in Indonesia; and Child labour