Evaluasi Penerapan Whistleblowing System Sebagai Pendeteksi Fraud pada Pemerintah Kota Yogyakarta

RISKA ANINDITA ANANDA PUTRI, Wuri Handayani, S.E., Ak., M.A., Ph.D.

2024 | Skripsi | AKUNTANSI

Menurut ACFE, WBS menjadi salah satu alat dalam mendeteksi fraud di berbagai organisasi termasuk sektor publik. Oleh karena itu, penerapan WBS dapat membantu organisasi untuk secara efektif mengetahui adanya kecurangan yang terjadi. Tidak ada standar tetap mengenai penerapan WBS, tetapi KNKG membuat pedoman mengenai standar pelaporan pelanggaran yang komprehensif dan dapat diimplementasikan oleh berbagai organisasi di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana evaluasi WBS yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2023--2024 menggunakan standar WBS KNKG dengan metode penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada pegawai pengelola dan pemakai WBS di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta publikasi WBS Pemerintah Kota Yogyakarta di berbagai media. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan WBS Pemerintah Kota Yogyakarta sebagian besar sudah sesuai dengan standar KNKG, tetapi masih ada beberapa elemen yang belum dipenuhi. 

According to ACFE, WBS is a tool for detecting fraud in various organizations, including the public sector. Therefore, implementing WBS can help organizations  to effectively identify fraud that has occurred. There are no fixed standards regarding the implementation of WBS, but the KNKG has created guidelines regarding comprehensive violation reporting standards that can be implemented by various organizations in Indonesia. This research discusses how the WBS evaluation of the Yogyakarta City Government in 2023-2024 uses the KNKG WBS standard with qualitative research methods. Primary data was collected through interviews with management employees and WBS users in the Yogyakarta City Government. Meanwhile, secondary data was obtained through documentation on applicable laws and regulations as well as the publication of the Yogyakarta City Government's WBS in various media. This research found that the implementation of the Yogyakarta City Government's WBS is largely in accordance with KNKG standards, but there are still several elements that have not been met. 

Kata Kunci : whistleblowing, WBS, fraud , KNKG, sektor publik, isomorfisme institusional, evaluasi