Laporkan Masalah

ANALISIS PELANGGARAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN SERTIPIKAT TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/G/2019/PTUN.JBI)

Alfrida Rahmadhani Anita Putri, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran sertipikat tanah yang tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.JBI serta perbaikan pelayanan kantor pertanahan terkait proses pendaftaran sertipikat tanah yang mekanismenya sesuai dengan AUPB. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian lapangan. Data yang digunakan berasal dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepala narasumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelanggaran SOP pendaftaran sertipikat tanah yang tidak sesuai dengan AUPB menurut Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.JBI merupakan pelanggaran asas kecermatan karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tidak cremat dalam menerbitkan sertipikat. Sertipikat diterbitkan di atas tanah penggugat berdasarkan hak yang salah sehingga melanggar asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak. Asas menyalahgunakan kewenangan juga dilanggar karena pelaksanaan SOP pendaftaran tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbaikan pelayanan kantor pertanahan terkait proses pendaftaran sertipikat tanah yang mekanismenya sesuai dengan AUPB, yakni Kantor Pertanahan Kota Jambi multi menerapkan aplikasi Sentuh Tanahku mulai tahun 2022 dan melakukan sosialisasi video dan film pendek terkait maalah pertanahan melalui Instagram. Melaksanakan PTSL dan DIP4T di kecamatan serta kelurahan tempat objek sengketa berada. Aplikasi GPS Map Camera dan GEMAPATAS juga diterapkan mulai tahun 2023. Sejak Juni 2024 mulai menerapkan sertipikat tanah elektronik. Sekalipun belum memenuhi standar pelayanan publik karena melanggar SOP pendaftaran sertipikat tanah, tetapi Kantor Pertanahan Kota Jambi terus berbenah dan mampu memperoleh predikat zona hijau pada tahun 2023.

The aim of this research is to analyze violations of Standard Operating Procedures (SOP) for land certificate registration which are not in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB) according to Decision Number 12/G/2019/PTUN.JBI as well as improving land office services related to the registration process land certificate whose mechanism is in accordance with AUPB. This research is normative legal research supported by field research. The data used comes from secondary data and primary data. Data collection was carried out by literature study and interviews with informants. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this research are that violating the SOP for registering land certificates which is not in accordance with the AUPB according to Decision Number 12/G/2019/PTUN.JBI is a violation of the principle of due diligence because the Head of the Jambi City Land Office was not careful in issuing the certificate. The certificate was issued on the plaintiff's land based on wrong rights, thereby violating the principle of legal certainty and the principle of fair play. The principle of abusing authority is also violated because the implementation of land registration SOPs does not comply with statutory regulations. Improvement of land office services related to the land certificate registration process, the mechanism of which is in accordance with AUPB, namely that the Jambi City Land Office will begin implementing the Sentuh Tanahku application starting in 2022 and disseminating videos and short films related to land issues via Instagram. Implement PTSL and DIP4T in sub-districts where the object of the dispute is located. The GPS Map Camera and GEMAPATAS applications will also be implemented starting in 2023. Since June 2024, electronic land certificates will be implemented. Even though it has not met public service standards because it violates the SOP for land certificate registration, the Jambi City Land Office continues to improve and is able to obtain the green zone title in 2023.

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur, Pendaftaran Sertipikat Tanah, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kantor Pertanahan

  1. S2-2024-501377-abstract.pdf  
  2. S2-2024-501377-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-501377-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-501377-title.pdf