Pekerja yang Mengalami Pemotongan Upah Diakibatkan Pelemahan Ekonomi (Studi Kasus PT XYZ di Surabaya)

Azhar Muhammad Hasan, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian alasan PT XYZ dalam mewajibkan pekerja untuk menandatangani surat pernyataan pengikhlasan pemotongan upah. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian surat pernyataan yang memuat pengikhlasan pemotongan upah dengan asas konsensualisme.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustkaan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara studi lapangan yang menggunakan alat berupa pedoman wawancara terhadap responden dan narasumber. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pemotongan upah karena faktor pelemahan ekonomi yang dilakukan oleh PT XYZ dan terbukti melanggar Pasal 90 jo. 91 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terkait Pengupahan. Pemberi kerja membayar upah di bawah nominal yang tertera pada perjanjian kerja dan UMK. Kedua, surat pernyataan yang diterbitkan oleh PT XYZ, dalam klasifikasi asas konsensualisme tidak memenuhi unsur Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi kerja memiliki kecenderungan melakukan penyalahgunaan keadaan agar pekerja bersepakat mengikhlaskan adanya pemotongan upah.

This study has 2 (two) objectives. First, to find out and examine the suitability of PT XYZ's reasons for requiring workers to sign a statement of acceptance of wage deductions. Second, to find out and examine the suitability of the statement containing the acceptance of wage deductions with the principle of consensualism.

The research conducted by the author is descriptive. The type of research conducted by the author is empirical-juridical research. Normative legal research is conducted by means of a literature study using data collection tools in the form of document studies of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Empirical legal research is conducted by means of a field study using tools in the form of interview guidelines for respondents and informants. The results of the study are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research conducted by the author produces 2 (two) conclusions. First, wage cuts due to economic downturn factors carried out by PT XYZ and proven to violate Article 90 in conjunction with Article 91 of the Manpower Law and Article 63 of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. The employer pays wages below the nominal amount stated in the employment agreement and UMK. Second, the statement letter issued by PT XYZ, in the classification of the principle of consensualism, does not fulfill the elements of Article 52 paragraph (1) of the Manpower Law. The contents of the statement letter made by the employer tend to force workers to agree to accept wage cuts.

Kata Kunci : Pemotongan Upah, Pekerja, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja