Analisis Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Sleman

Iwan Susanto, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua; Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM.,M.Kes

2024 | Tesis | MAGISTER KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Latar Belakang: Peserta jaminan sosial diharapkan memiliki kesamaan baik pelayanan medis maupun non medis pada penyakit yang sama dan memperoleh kenyamanan fasilitas yang terstandar. Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar dibuat berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang menjadi salah satu dari prinsip Jaminan Kesehatan Nasional. Proses perubahan pelayanan rawat inap di rumah sakit menjadi Kelas Rawat Inap Standar merupakan tantangan bagi rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah maupun swasta khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Pelaksanaan kebijakan ini belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapanya, seperti keterbatasan lahan di rumah sakit, beban biaya yang tinggi untuk memenuhi persyaratan dari Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis kesiapan pelaksanaan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan  Nasional di Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus, disain kasus tunggal terjalin (embedded). Jumlah informan sebanyak 13 orang. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion terbagi 2 kelompok dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan dari Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian: Konteks kesiapan pelaksanaan kebijakan persepsi Dinas Kesehatan faktor politik yang mempengaruhi adalah terkait optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sedangkan rumah sakit faktor politik belum dipahami oleh informan. Faktor ekonomi yang mempengaruhi menurut persepsi Dinas Kesehatan ada keterbatasan anggaran untuk alokasi premi PBI APBD dan persepsi menurut rumah sakit ada keterbatasan anggaran untuk pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN. Konten dalam kebijakan ini dipersepsikan informan sebagai sebuah pedoman untuk pelaksanaan di daerah namun kebijakan ini belum saatnya diterapkan. Proses pelaksanaan dalam kebijakan ini persepsi Dinas Kesehatan maupun rumah sakit belum siap dalam melaksanakan kebijakan KRIS JKN.

Kesimpulan: Kesiapan pelaksanaan kebijakan KRIS JKN di rumah sakit di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh faktor konteks, konten dan proses.  Saat ini faktor politik dan ekonomi menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan ini. Faktor konten mampu dipahami namun tidak dilaksanakan sepenuhnya. Proses pelaksanaan kebijakan belum dijalankan dengan baik oleh pelaku kebijakan di daerah.

Background: Social security participants are expected to have the same medical and non-medical services for the same disease and receive standard comfort facilities. The Standard Inpatient Class Policy is made based on the principles of social insurance and the principle of equity which is one of the principles of National Health Insurance. The process of changing inpatient services in hospitals to Standard Inpatient Classes is a challenge for hospitals owned by the central, regional and private governments, especially in the Sleman Regency area. The implementation of this policy has not been able to run optimally because there are several inhibiting factors in its implementation, such as limited land in hospitals, high cost burden to meet the requirements of the National Health Insurance Standard Inpatient Class.

Objective: To analyze the readiness of the implementation of the National Health Insurance Standard Inpatient Class policy in Hospitals in Sleman Regency.

Research Method: This study uses a qualitative research method using a case study strategy, a single case design embedded. The number of informants is 13 people. Data were collected through Focus Group Discussion divided into 2 groups from the Sleman Regency Health Office and from Hospitals in the Sleman Regency area.

Research result: The context of the readiness of the implementation of the policy, the perception of the Health Office, the political factors that influence it are related to optimizing the implementation of the National Health Insurance program, while the political factors of hospitals have not been understood by informants. The economic factors that influence it according to the perception of the Health Office are budget limitations for the allocation of PBI APBD premiums and the perception according to hospitals is that there are budget limitations to fulfill the 12 KRIS JKN criteria. The content of this policy is perceived by informants as a guideline for implementation in the regions, but this policy is not yet ready to be implemented. The implementation process in this policy, the perception of the Health Office and hospitals is not yet ready to implement the KRIS JKN policy.

Conclusion: Readiness to implementation the KRIS JKN policy in hospitals in Sleman Regency is influenced by context, content and process factors. Currently political and economic factors are obstacles to implementing this policy. Content factors can be understood but not fully implemented. The policy implementation process has not been carried out well by policy actors in the regions.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Kelas Rawat Inap Standar, Jaminan Kesehatan Nasional.