Pengelolaan Publicness oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Terhadap Komunitas Adat Suku Anak Dalam (SAD) Di Provinsi Jambi

Putri Andayani Br Sitepu, Dr. Subando Agus Margono,M.Si

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dalam melakukan berbagai kegiatan pendampingan dan advokasi terhadap kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di kawasan TNBD provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan perspektif Publicness untuk memahami keterlibatan aktor non formal dalam menyelesaikan masalah publik. Sehingga penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca bahwa organisasi publik tidak hanya dibatasi oleh definisi dan status formal suatu organisasi. KKI Warsi merupakan lembaga nonprofit di luar pemerintah yang memiliki perhatian khusus terhadap konservasi, sumber daya alam dan masyarakat adat atau kelompok terpencil. Pengelolaan hutan yang tidak berkeadilan sering membawa dampak buruk terutama kepada masyarakat adat. Hal ini yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Jambi. Seperti diketahui bahwa keunikan hutan provinsi Jambi terletak pada komunitas adat  Suku Anak Dalam (SAD) yang mendiami kawasan Hutan sepanjang lintas Sumatera, Bukit Duabelas dan bagian Selatan Bukit Tigapuluh di provinsi Jambi. Menyempitnya kawasan hutan akibat aktivitas manusia demi keuntungan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tidak berkeadilan mengancam keberlangsungan hidup kelompok SAD. Melihat kondisi tersebut, Warsi melakukan berbagai langkah rehabilitasi dan preventif guna melindungi hak-hak masyarakat adat SAD. Keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam urusan publik menjadi diskusi penting dalam perspektif Publicness. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warsi berhasil dalam mengelola nilai-nilai publik terhadap kehidupan SAD dalam perspektif publicness sehingga Warsi sebagai lembaga diluar pemerintah juga dapat disebut sebagai suatu “Organisasi Publik”.

This study aims to analyze the efforts of the Indonesian Conservation Community (KKI) Warsi in conducting various assistance and advocacy activities for the indigenous Suku Anak Dalam (SAD) community in the TNBD area of Jambi province. The research employs a Publicness perspective to understand the involvement of non-formal actors in addressing public issues. Consequently, this study provides insights for readers that public organizations are not solely defined by formal definitions and statuses. KKI Warsi is a nonprofit organization outside of the government with a particular focus on conservation, natural resources, and indigenous or isolated  communities. Unjust forest management often leads to adverse impacts, particularly on indigenous communities. This issue is evident in the forest management practices in Jambi Province. The uniqueness of Jambi's forests lies in the indigenous Suku Anak Dalam (SAD) community, which inhabits the forest areas along the Sumatra corridor, Bukit Duabelas, and the southern part of Bukit Tigapuluh in Jambi province. The shrinking forest areas due to human activities for economic gain and unjust government policies threaten the survival of the SAD community. In response to this situation, Warsi has undertaken various rehabilitation and preventive measures to protect the rights of the SAD indigenous community. The involvement of non-governmental organizations in public affairs is a crucial discussion within the Publicness perspective. The research methodology utilized is qualitative with a case study approach. The findings indicate that Warsi has successfully managed public values concerning the SAD community's livelihood from the Publicness perspective, thus establishing Warsi, despite being a non-governmental organization, as a "Public Organization." 

Kata Kunci : KKI Warsi, Suku Anak Dalam (SAD), Publicness, Public Organization