Implementasi Komunikasi Pembangunan dalam Program Keluarga Berencana untuk Pria oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

LAILI ISRAMI, Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.si; Endang Sulastri, S.Pt, MA., Ph.D., IPM

2024 | Tesis | S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

    Program Keluarga Berencana (KB) untuk pria merupakan upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia berbasis hak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat empat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbayank di Indonesia yang terkonsentrasi di kota Medan. Parsipasi pria dalam ber-KB masih rendah dibanding dengan partisipasi wanita. Padahal peran aktif pria sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan hak reproduksi dan meningkatkan keharmonisan keluarga. Komunikasi pembangunan menjadi penting untuk membantu meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, mendeskripsikan bagaimana pengelolaan program dan apa saja pesan pembangunan dan penggunaan media, serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi komunikasi pembangunan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komunikasi pembangunan dalam program keluarga berencana oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu kebijakan program dan pesan pembangunan dan penggunaan media. Kebijakan program untuk KB proa didisarkan pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dan UU No 23 Tahun 2014 yang pengelolaanya menjadi desentralisasi sehingga menempatkan BKKBN Provinsi Sumatera Utara sebagai fungsi perencana, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Strategi yang telah dilakukan meliputi 1) Sinkronisasi, penggerakan dan pelayanan KB; 2) Peningkatan akses dan kualitas layanan KB pria vasektomi; 3) Peningkatan jaminan pembiayaan pelayanan dan penggerakan. Pesan pembangunan yang ada saat ini berbentuk tagline disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yaitu Istri BerKB sudah biasa, suami berKB luar biasa dan Pria hebat ikut KB dengan menggunakan media visual (spanduk, pamlet, buku panduan), media auditif (radio) media audiovisual (televisi). Penggunaan media baru yaitu media sosial seperti Instagram dan facebook masih lemah. Teknik komunikasi interpersonal yaitu konseling/KIE menjadi keunggulan dalam upaya penyebaran pesan pembangunan untuk meningkatkan kepesertaan KB pria di Kota Medan.

    Komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara memiliki sejumlah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan konseling, media komunikasi dan kebijakan finansial menjadi faktor-faktor yang mendukung suksesnya implementasi komunikasi pembangunan yang secara bersamaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kualitas konseling menjadi faktor penghambat bersama-sama dengan kebijakan program lain.

The Family Planning (FP) program for men is a government initiative aimed at controlling Indonesia's population growth based on rights. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) is the designated institution responsible for population control and family planning functions. North Sumatera ranks fourth as the province with the largest population in Indonesia, with a concentration in the city of Medan. Men's participation in FP is still low compared to woman/s participation, although the active role of men is crucial to achieving reproductive rights equality and enhancing family harmony. Development communication is essential to increase men's participation in FP. This research aims to explore the implementation of development communication by the BKKBN representative in North Sumatera, describe the program management, development messages, and media usage, and analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of development communication, This research is descriptive qualitative study. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and literature studies.

    The research results indicate that the implementation of development communication in the Family Planning program by the BKKBN representative of North Sumatra can be viewed from two perspective; program policy and development messages, and media usage. The policy for men's FP is based one the National Populations and Family Planning agency Regulation No.11 of 2021 and Law No.23 of 2014, which decentralizes management, positioning the BKKBN of North Sumatra responsibility for planning, supervision, and coordination with local governments. The strategies implemented include; 1)Synchronization , mobilization, and FP services;2) Increasing access and quality of vasectomy FP services for men; 3) enhancing service funding guarantees and mobilization. The current development messages are in the form of taglines tailored to the social conditions of the community, such as "Istri berKB sudah biasa, suami berKB luar biasa" and "pria hebat ikut KB", using visual media (banners. pamphlets, guidebooks), auditory media (radio), and audiovisual media (television). The use of new media, such as social media like Instagram and Facebook is still weak. Interpersonal communication techniques, namely counseling/ IEC, are the leading methods for spreading development messages to increase men's participation in FP in Medan.

    The development communication by the BKKBN representative of North Sumatra faces several supporting and inhibiting factors. Socio-economic conditions, the availability of counseling, communication media and financial policies are the supporting factors for the successful implementation of development communication. at the same time, the socio-economic conditions  and quality of counseling are inhibiting factors, along with other policies and programs

Kata Kunci : implementasi, komunikasi, pembangunan, program keluarga berencana, BKKBN