DESENTRALISASI: IMPLEMENTASI PADA SEKTOR KEHUTANAN (Studi Kasus Kabupaten Blora, Jawa Tengah)

Wilujeng Kharisma H., Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc ,

2007 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Lahirnya UU No 22 /1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan UU No 32/2004 dan UU No 25/1999 yang diperbaharui dengan UU No 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan usaha untuk mengatasi tuntutan reformasi baik ditingkat pusat maupun daerah akan pelimpahan kekuasaan dari pusat (sentralistik) ke daerah (desentralistik). Kebijakan tersebut berlaku untuk semua sektor pemerintahan, begitu juga untuk sektor kehutanan. Kabupaten Blora menjadi salah satu kabupaten, dimana masih terjadi perdebatan tentang desentralisasi kehutanan sehingga mengakibatkan kewenangan pengelolaan hutan menjadi tidak jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh perbedaan pendapat tentang desentralisasi kehutanan oleh para pihak terkait di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif. Sampel diambil secara purposive, dimana hanya orang-orang yang berkompelen dalam penerapan desentralisasilah yang dipilih. Data yang dikumpulkan berupa data primer (wawancara) dan sekunder (observasi dan studi dokumenter), kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Basil yang diperoleh adalah 1) Masih adanya perbedaan persepsi antar berbagai pihak di Kabupaten Blora dalam memahami desentralisasi, 2) Masih terjadi tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Perum Perhutani dalam pengurusan hutan di Blora,3) Secara umum belum ada desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Blora.

Born of UU No 22 /1999 about district autonomy that be reformed by UU No 32/2004 and UU No 25/1999 that be reformed by UU No 33/ 2004 about central and district finance balancy are one of effort to solve prosecution reformation in central level and district level about power abundant from central (centralistic) to district (decentralistic). The policy be valid for all sector in government, so do in forestry sector. Blora district is one or district that still happen debate about implementation of forestry desentralization so it caused power of forest district managemet become not clear. Purpose of this research is to analyze opini difference about forestry desentralization by the party that be related in Blora district. This research use basic methodology is dc????criptivc. Sample taken by purposive, only people that have related in implementation of forest desentralii,ation that be choosen. The collected data arc primary data (interview) and secondary data (observation and documentation study), then analyzed by descriptive cualitative methodology. The result are shown I) Still there are perseption difference among all party in Blora district to understand about desentralization, 2) Still happen power debate among district government, province government, and Perhutani company in forest disrict management in Blom, 3) In common, not yet desentralization of forest management in Blora district.

Kata Kunci : Desentralisasi, Pemerintah Daerah, Pebedaan Persepsi.