Penerapan Pemerintahan Cergas (Agile Government) di Unit Kerja dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Konvensional (Kasus: Jakarta Smart City dan Jabar Digital Service)

RIZKI WIJAYA, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP ; Dr. Ratminto, M.Pol., Admin ; Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP, Ph.D

2024 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Praktik agile government  tidak umum dilakukan pada lingkungan birokrasi yang konvensional.  Dari studi literatur diketahui ada dua unit kerja yang berada dibawah Pemerintahan Provinsi yang mempraktikkan kerja agile, yaitu Jakarta Smart City (JSC) dan Jabar Digital Service (JDS).  Kedua unit kerja JSC dan JDS memiliki kewenangan untuk melakukan transformasi digital.  Keunikan unit-unit kerja tersebut memberikan peluang penelitian untuk mendeskripsikan praktik kerja agile dan faktor-faktor yang memengaruhinya.  Terdapat tiga peluang penelitian yaitu population gap, knowledge gap dan theoretical gap.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Studi Kasus ala Robert K. Yin.  Metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk melakukan penelitian pada kondisi peneliti tidak memiliki kerangka pemahaman yang jelas tentang fenomena yang terjadi.   

Keunggulan JSC dan JDS dalam responsivitas, efisiensi, dan adaptabilitas, didukung oleh kepemimpinan berpengalaman dan fokus pada prioritas utama. Kesuksesan JSC dan JDS dalam menerapkan kerja agile, termasuk kolaborasi dinamis antara ASN dan Non ASN, menunjukkan fleksibilitas organisasi yang berbeda dengan organisasi lainnya di lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Sinergi antara inovasi dan keteraturan birokrasi menunjukkan kebutuhan pendekatan agile yang adaptif dalam praktik kerja agile. JSC dan JDS merupakan contoh harmonisasi efektif antara praktik kerja agile dengan birokrasi konvensional di pemerintah provinsi.

Penelitian ini berkontribusi pada penjabaran praktik kerja agile dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam birokrasi konvensional di pemerintahan provinsi. Peluang studi lanjutan dari penelitian ini yaitu meneliti lebih dalam peran kepemimpinan informal karyawan Non ASN dan memperluas cakupan praktik kerja agile pada unit kerja yang memiliki kewenangan melakukan transformasi digital di sektor-sektor pemerintah lainnya yang dapat memperkaya teori agile government di Indonesia.

The practice of agile government is not common in conventional bureaucratic environments.  From the literature study, it is known that two work units under the Provincial Government practice agile work, namely Jakarta Smart City (JSC) and Jabar Digital Service (JDS).  Both JSC and JDS have the authority to carry out digital transformation.  The uniqueness of these work units provides research opportunities to describe agile work practices and the factors that influence them.  There are three research opportunities: population gap, knowledge gap, and theoretical gap.

The research method used is Robert K. Yin's Case Study.  This method is the most appropriate method for conducting research in conditions where the researcher does not have a clear framework for understanding the phenomena that occur.   

JSC and JDS excellence in responsiveness, efficiency, and adaptability, supported by experienced leadership and focus on top priorities. The success of JSC and JDS in implementing agile work, including dynamic collaboration between Civil Servants and Non-Civil-Servant employees, shows organizational flexibility that is different from other organizations within the government of DKI Jakarta Province and West Java Province. The synergy between innovation and bureaucratic order shows the need for an adaptive agile approach in agile work practices. JSC and JDS are examples of effective harmonization between agile work practices and conventional bureaucracy in provincial governments.

This research contributes to elaborating agile work practices and their influencing factors in conventional bureaucracies in provincial governments. Opportunities for further studies of this research include examining more deeply the informal leadership role of Non-Civil-Servant employees and expanding the scope of agile work practices in work units that have the authority to carry out digital transformation in other government sectors that can enrich the theory of agile government in Indonesia.

Kata Kunci : Fleksibel, Pemerintah Responsif, Birokrasi Tradisional