EXPLORING DISPARITY AND DISPROPORTIONALITY IN CORRUPTION CASES: A STUDY OF THE JAKARTA CORRUPTION COURT DECISIONS

Aqeela Nawal Fathina, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Menelusuri Disparitas dan Disproporsionalitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 

Aqeela Nawal Fathina , Devita Kartika Putri, S.H., LL.M 

INTISARI

Disparitas dalam hukuman mengacu pada perbedaan hukuman pada individu-individu yang melakukan kejahatan yang sama. Asas proporsionalitas merupakan asas penting yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini bekerja dengan asumsi bahwa disparitas dapat dijelaskan melalui penerapan asas proporsionalitas dengan menganalisis 9 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi yang memuat pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif dan deduktif berdasarkan perbandingan putusan hakim. Penulis menganalisis 10 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum dan sesudah lahirnya Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan hakim dan juga didukung oleh sumber hukum sekunder untuk memahami temuan-temuan yang ada.

Penulis di awal berpikir bahwa hubungan disparitas sangat erat dengan disproporsionalitas, karena hukuman yang tidak proporsional secara teoritis akan menyebabkan perbedaan hukuman. Tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman yang tidak proporsional tidak memiliki bukti atas kontribusinya pada disparitas dan bahwa tidak ada kepastian hubungan kausalitas didalamnya dan bahwa asas proporsionalitas serta ciptaannya seperti pedoman pemidanaan, tidak banyak berpengaruh terhadap disparitas pemidanaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta baik secara positif maupun negatif. Walaupun hubungan kausalitasnya tidak terbukti, penggunaan pedoman pemidanaan untuk mencegah dan menghindari disproporsionalitas dan/atau disparitas sangatlah penting.

Exploring Disparity and Disproportionality in Corruption Cases: A Study of the Jakarta Corruption Court Decisions

Aqeela Nawal Fathina , Devita Kartika Putri, S.H., LL.M 

ABSTRACT

Disparity in sentencing refers to the difference in punishment for individuals who commit similar crimes. The principle of proportionality is an important principle suggesting that punishments must be proportional to the crime. This research works in the assumption that disparity could be explained through the application of the principle of proportionality by studying 9 judicial decisions in the Jakarta Corruption Court, particularly in corruption cases specific to article 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. 

This study uses the normative research method and analyzes its data using a qualitative and deductive method based on comparison of judge’s decisions. The author analyzed 10 judicial decisions by the Jakarta Corruption Court prior and after the creation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 on Sentencing Guidelines for Article 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The main data resource for this study is the judge’s decision whilst also being supported secondary legal sources to make sense of the findings. 

The author initially thought that disparity’s connection lays heavy with disproportionality, as having sentences that are not proportionate would theoretically lead to the difference in sentencing. But the results of this research indicate that disproportional sentences have no proof of its contribution to disparity and that there is no certainty of their causality and that the principle of proportionality and its creations, such as the sentencing guidelines, does not give much effect in disparity of sentences in the Jakarta Corruption Court, either positively or negatively. Although their causality is not proven, using a sentencing guideline to avoid disproportionality and/or disparity would be essential.

Kata Kunci : The Principle of Proportionality, Sentencing Guidelines, Disparity, Disproportionality, Corruption.