Pemulihan Identitas Keminangkabauan di Sumatera Barat, 1966 - 1977

YOGI HENDRAWAN, Dr. Yulianti, B.A., M.A.

2024 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Peristiwa PRRI menjadi salah satu alasan kemunduran Sumatera Barat dari berbagai sisi, seperti ekonomi, pembangunan, dan identitas. Penelitian ini mengkaji mengenai sejarah proses pemulihan identitas keminangkabauan yang mengalami kemunduran pasca-PRRI pada masa Pemerintahan Gubernur Harun Zain (1966 – 1977). Selama periode Pemerintahan Gubernur Harun Zain, Provinsi Sumatera Barat memasuki masa pemulihan pasca konflik. Pada masa pemulihan tersebut, terbit sebuah wacana atau strategi yang bernama “Misi Harga Diri” yang bertujuan untuk memulihkan harga diri masyarakat Minangkabau yang sebelumnya mengalami kemunduran. Sebagian besar penelitian yang telah ada mengenai proses pemulihan pasca-PRRI, cenderung memiliki fokus pada pemulihan ekonomi, politik dan pemerintahan Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui proses penelusuran sumber primer berupa arsip, surat kabar, majalah dan sejarah lisan serta menggunakan sumber sekunder. Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama proses pemulihan tersebut melibatkan pemerintah dan berbagai macam unsur masyarakat Sumatera Barat yang terdiri dari masyarakat umum, perempuan, seniman dan akademisi. terdapat beberapa bentuk pemulihan yang terjadi, diantaranya adalah pemulihan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Sumatera Barat berupa pembentukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan pembangunan beberapa gedung penting menggunakan arsitektur khas Rumah Gadang. Masyarakat Sumatera Barat juga berperan dengan menggunakan media kesenian berupa musik dan tari serta sastra. Pada 1970  juga diadakan Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau yang melahirkan Majalah Kebudayaan Minangkabau pada 1971.

 

The PRRI event became one of the reasons for the decline of West Sumatra from various aspect, such as economy, development, and identity. This study examines the history of the process of restoring the Minangkabau identity that had experienced setbacks after the PRRI conflict had ended during the period of Governor Harun Zain (1966 - 1977). During the period of Governor Harun Zain's administration, West Sumatra Province entered a post-conflict recovery period. During the recovery period, there was a discourse or strategy called "Self-esteem Mission" which aimed to restore the self-esteem of the Minangkabau people who had previously experienced a decline. Most of the existing research on the post-PRRI conflict recovery process tends to focus on the economic, political and governmental recovery of West Sumatra.

This research uses historical research methods through the process of tracing primary sources in the form of archives, newspapers and magazines and using secondary sources. Thus it can be seen that during the recovery process, the government and various elements of the people of Sumatera Barat were involved, consisting of the general public, women, artists and academics. There were several forms of recovery that occurred, including the recovery carried out by the West Sumatra Government in the form of the formation of the Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau and the construction of several important buildings using typical Rumah Gadang architecture. The people of West Sumatra also played pivotal role by using the media of art in the form of music, dance and literatures. In 1970, Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau was also held, which gave birth to the magazine called Majalah Kebudayaan Minangkabau in 1971.

Kata Kunci : Minangkabau, pemulihan, Sumatera Barat, PRRI, identitas keminangkabauan, pasca-PRRI