Kebijakan Formulasi Mengenai Penggelapan Dalam Jabatan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan

Dery Fenadian, Dr. Dra. Dani Krisnawati., S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan tesis ini didasari adanya permasalahan dalam pengaturan dan penegakan hukum pidana penggelapan dalam jabatan. Tesis ini memiliki tujuan 1) Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana penggelapan dalam jabatan pada ketenagakerjaan 2) Menganalisis bagaimana kebijakan formulasi mengenai penggelapan dalam jabatan pada masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, sehingga selain mengkaji hukum pidana penggelapan dalam jabatan, juga menelaah penegakan hukum pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tahapan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kendari hingga tahapan persidangan oleh Pengadilan Negeri Kendari.
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan 1) Penelitian  menunjukkan penegakan hukum pidana penggelapan dalam jabatan saat ini memiliki permasalahan yaitu meningkatnya kasus penggelapan dalam jabatan dan berbanding terbalik dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan, hal ini terjadi dikarenakan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan kepolisian sebagai penyidik umum tidak melaksanakan penegakan hukum terhadap perusahaan dikarenakan dilaksanakan oleh PPNS Ketenagakerjaan dan tidak dilaksanakannya upaya preventif edukatif, represif non yustisial dan represif yustisial yang berimplikasi tidak adanya upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan pada tahapan penuntutan hingga tahapan persidangan. 2) Kebijakan formulasi mengenai penggelapan dalam jabatan klaster ketenagakerjaan pada masa yang akan datang, dilakukan perubahan berupa penambahan frasa kata “dan/atau” agar memberikan efek jera dan memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha dan mengatur mengenai alasan seseorang tidak dapat dihukum, serta memberikan kewenangan terhadap PPNS Ketenagakerjaan untuk melakukan penegakan hukum penggelapan dalam jabatan.

The writing of this thesis is based on the problems in the regulation and enforcement of criminal embezzlement in office. This thesis has the following objectives 1) Knowing and analyzing the criminal law enforcement of embezzlement in office in employment 2) Analyzing how policy formulation regarding embezzlement in office in the future.
The research method used is normative-empirical, so that in addition to examining the criminal law of embezzlement in office, it also examines law enforcement at the stages of investigation and investigation by the Indonesian National Police, the prosecution stage by the Kendari District Attorney's Office to the trial stage by the Kendari District Court.
Based on the results of research and discussion, the authors draw conclusions 1)  The research shows that the current criminal law enforcement of embezzlement in office has a problem, namely the increase in cases of embezzlement in office and is inversely proportional to law enforcement against labor crimes, this happens because at the stage of investigation and investigation the police as general investigators do not carry out law enforcement against companies because it is carried out by PPNS Employment and there are no efforts to preventive education, non-justicial repression and judicial repression which have implications for the absence of efforts to prevent and enforce labor crimes at the prosecution stage to the trial stage. 2) Policy formulation regarding embezzlement in the employment cluster in the future, changes are made in the form of adding the phrase "and / or" in order to provide a deterrent effect and provide legal certainty to employers and regulate the reasons why a person cannot be punished, and give authority to the Labor PPNS to enforce embezzlement in office.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Kebijakan Formulasi, Penggelapan dalam Jabatan, UU Cipta Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Criminal Law Enforcement, Formulation Policy, Embezzlement in Position, Job Creation Law, Labor Law.