Pelindungan Hukum Terhadap Pengupahan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Outsourcing Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Muhammad Abieza Rayyan, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum dan faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja outsourcing pada masa pasca pandemi Covid-19 di RSA UGM Yogyakarta.

Jenis dan sifat penelitian ini adalah normatif-empiris dengan  bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui metode wawancara dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang disajikan secara deksriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk pelindungan hukum mengenai pengupahan pekerja pada dasarnya sudah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana pemberian upah didasarkan pada perjanjian kerja yang telah dibuat secara tertulis dan pelindungan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum terjaminnya pekerja jika ada keterlambatan atau kendala pemberian upah yang merupakan tanggung jawab vendor outsourcing. Kemudian dalam hal pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja belum dilakukannya pengecekan kesehatan kerja secara rutin, extra food bagi pekerja shift dan vaksinasi HBsAG juga belum diberikan secara merata seperti yang diberikan kepada pegawai tetap RSA UGM Yogyakarta sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang K3RS bahwa pelayananan K3 diimplementasikan secara menyeluruh melalui aktivitas yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Faktor hambatannya yaitu walaupun sistem pengorganisasian K3RS dan SDM di RSA UGM telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Permenkes No. 66 Tahun 2016, namun masih ada kekurangan yang perlu ditambah, yaitu seperti staff serta karyawan khusus yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam K3RS agar berjalan dengan optimal. Kemudian kurangnya koordinasi dan komunikasi Tim K3RS dengan Bagian Pengadaan Barang dan Aset dalam penyusunan kontrak pemborongan pekerjaan pengadaan pemeliharaan gedung/bangunan dan tenaga kerja outsourcing, komunikasi dan koordinasi antara RSA UGM Yogyakarta dengan PT. Panji Putra Perkasa dan PT. SBC dalam hal pemberian hak para pekerja belum berjalan optimal, dalam hal pengetahuan KAK dan PAK pekerja outsourcing di RSA UGM Yogyakarta juga masih belum optimal.

This thesis aims to determine the form of legal protection and factors that become obstacles in providing wages, occupational safety and health for outsourced workers in the post-Covid-19 pandemic period at RSA UGM Yogyakarta.

The type and nature of this research is normative-empirical with the research materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods and tools using library research and field research through interview methods using qualitative analysis methods presented descriptively.

The results of the study show that the form of legal protection regarding the wages of workers is basically in accordance with Article 66 paragraphs (1) and (2) of Law Number 6 Year 2023 on Job Creation where the provision of wages is based on a work agreement that has been made in writing and the protection provided is in accordance with the laws and regulations, but workers are not yet guaranteed if there are delays or obstacles in the provision of wages which are the responsibility of outsourcing vendors. Then in terms of occupational safety and health protection, routine occupational health checks have not been carried out, extra food for shift workers and HBsAG vaccinations have not been given evenly as given to permanent employees of RSA UGM Yogyakarta as stipulated in Article 14 paragraph (1) of Permenkes No. 66 of 2016 concerning K3RS that K3 services are implemented thoroughly through activities that are promotive, preventive, curative and rehabilitative. The obstacle factor is that although the K3RS and HR organizing system at RSA UGM is in accordance with Article 11 paragraph (1) of Permenkes No. 66 of 2016, there are still shortcomings that need to be added, such as special staff and employees who have special abilities and knowledge in K3RS to run optimally. Then the lack of coordination and communication between the K3RS Team and the Procurement of Goods and Assets Section in the preparation of the contract for the procurement of building maintenance work and outsourced labor, communication and coordination between RSA UGM Yogyakarta with PT. Panji Putra Perkasa and PT. SBC in terms of providing workers' rights has not been running optimally, in terms of knowledge of KAK and PAK outsourced workers at RSA UGM Yogyakarta is also still not optimal.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pengupahan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Outsourcing, Rumah Sakit, Legal Protection, Wages, Occupational Health and Safety, Outsourcing, Hospital.