Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Strategic Lawsuit Against Public Participations ditinjau dari kebijakan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participations Sektor Minerba dan Lingkungan Hidup.

Christyas Anno Darmawan, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Motif yang menjadi latar belakan dari dilakukannya kajian ini yaitu untuk melakukan analisis terkait masalah pengaturan hukum SLAPP dan Anti-SLAPP terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu konflik yang berkaitan akan pengaturan hukum dan SLAPP dan Anti-SLAPP yaitu konflik masyarakat yang berjuang untuk hak lingkungan hidup berhadapan dengan aktivitas pertambangan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu penelitian yang dilakukan juga akan memberikan preskripsi terkait bagaimana seharusnya hakim dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang bermuatan SLAPP terhadap pasal Anti-SLAPP yang memberikan perlindungan pada perjuangan masyarakat terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Metodologi yang digunakan pada studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang sifatnya eksploratoris dan eksplanatoris. Sifat eksplanatoris hendak menguraikan dan menjelaskan formulasi pidana dalam hal ini merujuk pada ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku sebagai dasar penggunaan pranata SLAPP dan Anti-SLAPP. Sifat eksploratoris ditujukan untuk menggali, menganalis, dan menguraikan bagaimana seharusnya hakim dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dalam memutus perkara SLAPP dan Anti-SLAPP pada bidang sumber daya alam. Penggunaan data pada penelitian yang dilakukan ini berjenis data sekunder atau disebut juga sebagai bahan pustaka yakni data-data yang sudah tersedia dan bisa digunakan langsung yang mana bentuk dari data ini telah tersusun pada penelitian terdahulu. Data ini juga dan bisa didapatkan tanpa memerlukan waktu ataupun tempat tertentu. Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang dipakai pada kajian ini meliputi berbagai bahan hukum sekunder primer serta bahan hukum primer.

Hasil temuan pada kajian yang telah dilaksanakan ini yakni Pertama, ada dilematika regulasi pada hukum positif dalam menyediakan ranah kebebasan untuk Hakim saat menetapkan suatu keputusan tertentu dan interpretasi independensi Hakim untuk menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam hal keputusan terkait lingkungan hidup sehingga terjadi paradoks. Kedua, Munculnya ketidakkonsistenan Hakim saat menetapkan keputusan tentang lingkungan hidup sehingga hal ini mencerminkan bahwa adanya penegakan hukum lingkungan yang lemah di Indonesia meskipun hal ini bias juga mencermikan perspektif baru dari hukum lingkungan yang menjelaskan bahwasannya tindakan SLAPP sudah selayaknya dapat teridentifikasi sejak awal sehingga memungkinkan bagi penegak hokum untuk melindungi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.

The purpose of this study is to conduct an analysis related to the problem of legal regulation of SLAPP and Anti-SLAPP occurs in Indonesian society. One of the conflicts related to this is the conflict of communities fighting for environmental rights in dealing with mining activities that have been decided by the courts and have the force of law. In addition, this study will also provide prescriptions related to how judges should interpret SLAPP articles against Anti-SLAPP articles that provide protection for community struggles related to a good and healthy environment.

The methodology used in this study is normative juridical law research that is exploratory and explanatory. The explanatory Nature wants to elaborate and explain the criminal formulation in this case refers to the criminal provisions that apply as the basis for the use of SLAPP and Anti-SLAPP institutions. Exploratory nature is intended to explore, analyze, and describe how judges should be able to provide justice for the parties concerned in deciding SLAPP and Anti-SLAPP cases in the field of Natural Resources. The use of data in this research is a type of secondary data or also referred to as library material, namely data that is already available and can be used directly which form of this data has been arranged in previous research. This Data is also and can be obtained without the need for a specific time or place. Secondary Data or library materials used in this study consist of primary legal materials and secondary legal materials.

The findings of this study are: first, there is a regulatory dilemma in positive law in providing the realm of freedom for judges when making a certain decision and interpretation of the independence of judges to express dissenting opinions in terms of decisions related to the environment so that paradoxes occur. Second, the emergence of inconsistencies in judges when making decisions on the environment so that this reflects that there is weak environmental law enforcement in Indonesia although this may also reflect a new perspective of Environmental Law which explains that SLAPP actions should be identified from the beginning so that it is possible for law enforcement to protect people who fight for the environment.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana SLAPP, Anti-SLAPP, Partisipasi Masyarakat, Pembaharuan Hukum.