THE ROLE OF SMART GOVERNANCE IN IMPROVING THE PUBLIC SERVICE PERFORMANCE OF THE INDONESIAN DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY

Muhammad Ryandra Ghifari, Media Wahyudi Askar, SIP, M.Sc., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

This report summarizes a three-month internship as a policy analyst at the Indonesian Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH MIGAS), focusing on the Special Rights team of the Natural Gas Directorate. Through internship activities, this research analyzes several policy issues, particularly the delayed natural gas distribution auction and the increasing public service expectations of the agency. Smart governance addresses these challenges, advocating for timely auction execution and overall regulatory improvements through its principles. Drawing from the literature on advocacy, decision-making, and political theories encompassing smart governance, the study focuses on applying such theories to the dynamics of the Natural Gas Directorate. Data analysis of Kalimantan, Java, and Sumatra using the Analytical Hierarchy Process (AHP) determines Java as the most suitable region for natural gas allocation regulatory improvement. A questionnaire targeted towards citizens in Jakarta gauges subsidized Liquified Petroleum Gas (LPG) price satisfaction, advocating for public demand inclusion; the result suggests the desired price of 9.300 IDR for LPG that represents the economic capacity of the public. Recommendations include implementing smart governance theories to enhance the existing regulations and the need for further research to identify factors strengthening the public service effectiveness of the agency.

Laporan ini merupakan rangkuman dari kegiatan magang selama tiga bulan sebagai analis kebijakan di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), dengan fokus pada tim Hak Khusus Direktorat Gas Bumi. Melalui kegiatan magang, penelitian ini menganalisis berbagai isu kebijakan, khususnya lelang distribusi gas bumi yang tertunda dan meningkatnya ekspektasi pelayanan publik terhadap BPH MIGAS. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan mengadvokasi pelaksanaan lelang yang tepat waktu dan perbaikan regulasi secara keseluruhan melalui prinsip-prinsip smart governance. Didasari dengan literatur mengenai advokasi, pengambilan keputusan, dan teori-teori politik yang mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, studi ini berfokus pada penerapan teori-teori tersebut pada dinamika Direktorat Gas Bumi. Analisis data dari Kalimantan, Jawa, dan Sumatra menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) menentukan Jawa sebagai wilayah yang paling cocok untuk ditingkatkan regulasinya dalam hal alokasi gas bumi. Kuesioner yang ditargetkan kepada masyarakat di Jakarta mengukur kepuasan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi, mengadvokasi inklusi permintaan publik juga dilakukan dengan hasil yang menunjukkan harga yang diinginkan sampel sebesar Rp 9.300 untuk LPG yang merepresentasikan kemampuan ekonomi masyarakat. Rekomendasi yang diberikan mencakup penerapan teori-teori tata kelola pemerintahan yang baik untuk menyempurnakan peraturan yang ada dan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Kata Kunci : Smart governance, public service, natural gas distribution network area auction, business regulation, allocation, pricing mechanism