ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD AKIBAT TERJADINYA POLICY GRIDLOCK (Studi Kasus Penyebab dan Penyelesaian Keterlambatan Pembahasan dan Penetapan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014-2019)

Devrizon, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2024 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Studi ini mengkaji penyebab dan penyelesaian keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD. Menggunakan konsep policy gridlock, karena definisinya mengalami perkembangan tidak lagi hanya diartikan sebagai kegagalan dalam perumusan kebijakan, namun dapat diartikan sebagai keterlambatan atau penundaan dalam perumusan kebijakan.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, studi-studi terkini pada topik policy gridlock lebih banyak di dominasi oleh isu penyebab terjadinya policy gridlock yang terjadi di negara maju. Kedua, meskipun terdapat penelitian tentang penyelesaian policy gridlock, studi yang ada terbatas membahas kebijakan secara luas dengan menggunakan metode kuantitatif serta terjadi di negara maju. Kesenjangan literatur ini menjadikan penyelesaian policy gridlock pada kebijakan sektoral menjadi sebuah tema baru yang masih jarang dieksplorasi, sehingga membutuhkan adanya kajian baru dengan menggunakan pendekatan dan konteks yang berbeda, sebagaimana yang ditawarkan oleh disertasi ini. Untuk mengisi kesenjangan penelitian pada literatur policy gridlock, maka disertasi ini diarahkan untuk melihat penyebab sekaligus penyelesaian dari policy gridlock dengan fokus terhadap kebijakan anggaran dengan menggunakan pendekatan multiple stream pada pemerintah lokal di Indonesia sebagai negara berkembang di kawasan Asia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa informan kunci yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive pada kasus penetapan APBD Provinsi Riau tahun 2014 s.d 2019. Teknis analisis data dengan menerapkan sistematis kode kategorisasi untuk dapat diberikan narasi sesuai dengan tujuan penelitian. Terakhir, penelitian ini menerapkan teknik trianggulasi data, sumber dan teori untuk memastikan keandalan penelitian.

Hasil penelitian dalam disertasi ini menjelaskan bahwa terjadinya policy gridlock disebabkan karena konflik pembahasan untuk mengakomodasi pokir DPRD dan Gubernur ingin mempertahankan kepentingannya pada kebijakan APBD. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan elektoral karena sistem pemilihan yang dianut di Indonesia. Penyelesaian policy gridlock dapat terjadi ketika arahan dan keputusan Gubernur untuk melakukan kompromi melalui transaksi kepentingan dalam kebijakan APBD. Temuan baru dalam disertasi ini ada dua. Pertama, studi ini menemukan penyebab policy gridlock yaitu adanya konflik kepentingan dan berbeda dari teori konvensional lainnya. Kedua, studi ini mengungkap peran Gubernur yang dapat menyelesaikan policy gridlock melalui transaksi kepentingan. 

Terakhir, penelitian memiliki beberapa kelemahan. Pertama, belum mengungkap faktor rasionalitas tuntutan kepentingan oleh aktor pengambil keputusan. Kedua, belum mampu melihat aktor yang dapat mempengaruhi Gubernur sebagai policy entrepreneur. Ketiga, bias memori karena data dikumpulkan melalui wawancara. Terakhir, bisa saja beberapa daerah memiliki kondisi pemerintah yang berbeda dengan Pemerintah Provinsi Riau.

This study examines the causes and resolutions of delays in the discussing and determinating of the regional budget. Using the concept of policy gridlock, because the definition has developed is no longer only interpreted as a failure in policy formulation, but can be interpreted as a delay in policy formulation.  

This research is motivated by two things. First, current studies on the topic of gridlock policy are dominated by the issue of the causes of gridlock policies that occur in developed countries. Second, although there is research on solving the gridlock policy, the existing studies are limited to discussing the policy broadly using quantitative methods and occurring in developed countries. This gap in the literature makes solving the policy gridlock in sectoral policies a new theme that is still rarely explored, thus requiring new studies using different approaches and contexts, as offered by this dissertation. To fill the research gap in the policy gridlock literature, this dissertation is directed at looking at the causes and solutions to the policy gridlock with a focus on budget policy using a multiple stream approach in local government in Indonesia as a developing country in the Asian region.

This research uses a qualitative approach with a case study type of research. Using interview techniques with several key informants selected using purposive techniques in the case of determining the Riau Province APBD from 2014 to 2019. Technical data analysis by systematically applying categorization codes to provide a narrative in accordance with the research objectives. Finally, this research applies data, source and theory triangulation techniques to ensure the reliability of the research.

The research results in this dissertation explain that the occurrence of the gridlock policy was caused by a conflict in discussions to accommodate the interests of the DPRD and the Governor's desire to maintain his interests in the APBD policy. This is motivated by electoral interests because of the electoral system adopted in Indonesia. Completion of the gridlock policy can occur when the Governor's direction and decision to compromise through interest transactions in the APBD policy. There are two new findings in this dissertation. First, this study finds the cause of the gridlock policy, namely a conflict of interest and is different from other conventional theories. Second, this study reveals the role of the Governor in completing the gridlock policy through interest transactions.

Finally, the study has several weaknesses. First, it has not yet revealed the rationality factor in the demands of interests by decision-making actors. Second, we have not been able to see the actors who can influence the Governor as a policy entrepreneur. Third, memory bias because data was collected through interviews. Finally, it is possible that some regions have government conditions that are different from the Riau Provincial Government.

Kata Kunci : Policy Gridlock, Multiple Stream Aproach, Kebijakan Anggaran, Pemerintah Lokal, Indonesia.