Adopsi dan Hambatan e-Procurement : Studi Kasus UKPBJ BRIN

Holanda Desy Prawitasari, Drs. Yuyun Purbokusumo, M.Si., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Pengadaan pemerintah merupakan salah satu alat administrasi publik dalam melakukan operasi pemerintahan dasar dalam menyediakan layanan kepada warga negara. Pengadaan pemerintah merupakan sarana kunci untuk mempertahankan inovasi publik dalam mengoptimalkan tahap pengadaan termasuk pengumuman tender, penawaran, seleksi, kontrak, pembayaran dan sebagai sarana transparansi, serta berperan juga dalam meningkatkan kompetisi dan nilai uang (value for money).  Kegiatan pengadaan barang dan jasa sering kali dikaitkan dengan kegiatan pelaporan keuangan secara administratif yang idealnya diproses secara akuntabel dan transparan, namun pada kenyataannya pelaporan keuangan terkait pengadaan barang/jasa sering menjumpai berbagai masalah dan penyimpangan. Penyimpangan di bidang pengadaan erat kaitannya dengan korupsi dan fraud  dimana penyimpangan ini dapat dikurangi dengan penggunaan pengadaan elektronik (e-procurement). Walaupun memberikan banyak manfaat, namun perkembangan penerapan e-procurement di Indonesia sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses adopsinya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengadopsian e-procurement di salah satu organisasi publik di Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi.
Hambatan-hambatan ini diidentifikasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengambilan data  sekunder, wawancara dan observasi. Hambatan adopsi e-procurement dianalisis melalui 4 dimensi yaitu hambatan budaya, lingkungan, organisasi dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar berasal dari hambatan organisasi dimana salah satunya ditemukan adanya resistensi organisasi terhadap keterbukaan publik dimana hal ini diyakini sebagai perilaku yang diduga disebabkan akibat adanya sifat organisasi yang anti-kritik dan juga akibat terhadap sifat individu seorang pejabat publik yang tidak berani mengambil risiko. Selain itu, adanya pengaruh reorganisasi BRIN juga membawa dampak dalam mekanisme perencanaan anggaran sehingga hal ini juga turut menghambat proses pengadaan elektronik di BRIN.
Penulis merekomendasikan beberapa strategi untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya diawali dengan memitigasi penyebab dari hambatan adopsi, melakukan manajemen pemangku kepentingan,  reformasi struktural, manajemen perubahan, penguatan kebijakan dan hukum, serta memperluas peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan pemerintah.

Government procurement is one of the tools of public administration in conducting basic government operations in providing services to citizens. Government procurement is a key means of sustaining public innovation in optimizing the procurement phase including tender announcement, bidding, selection, contracting, payment and as a means of transparency, and also plays a role in increasing competition and value for money.  Procurement activities are often associated with administrative financial reporting activities that are ideally processed in an accountable and transparent manner, but in reality financial reporting related to the procurement of goods/services often encounters various problems and irregularities. Irregularities in procurement are closely related to corruption and fraud, which can be reduced by the use of electronic procurement (e-procurement). Although it provides many benefits, the development of e-procurement implementation in Indonesia is very slow. This is due to barriers in the adoption process. This study aims to identify the barriers that occur in the adoption of e-procurement in one of the public organizations in Indonesia that is undergoing restructuring.
These barriers were identified using a descriptive qualitative approach through secondary data collection, interviews and observations. Barriers to e-procurement adoption were analyzed through 4 dimensions, namely cultural, environmental, organizational and technological barriers. The results showed that the biggest barrier came from organizational barriers where one of them was found to be organizational resistance to public disclosure where this is believed to be a behavior that is thought to be caused by the anti-criticism nature of the organization and also a result of the individual nature of a public official who does not dare to take risks. In addition, the reorganization of BRIN also had an impact on the budget planning mechanism, which also obstructed the e-procurement process at BRIN.
The author recommends several strategies to overcome these barriers, including mitigating the causes of adoption barriers, conducting stakeholder management, structural reform, change management, strengthening policies and laws, and expanding public participation in monitoring the implementation of government procurement.

Kata Kunci : pengadaan pemerintah, e-procurement, adopsi, hambatan