Proses Penerbitan Sertipikat Tanah Sisa Akibat Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta di Kalurahan Purwomartani

Putri Bella Pertiwi, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penerbitan sertipikat tanah sisa akibat pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kalurahan Purwomartani dan mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pihak yang berhak untuk mendapatkan sertipikat tanah sisa.

Penelitian hukum deskriptif ini dilakukan di Kalurahan Purwomartani dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dengan responden pemilik tanah sisa dan pihak yang berkepentingan dengan observasi di lapangan pada saat kegiatan penyerahan sertipikat tanah sisa serta studi kepustakaan dokumen tentang tanah sisa. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerbitan tanah sisa akibat pengadaan tanah pembangunan jalan tol Solo–Yogyakarta terbagi menjadi dua, yaitu: tanah sisa yang tidak mengajukan permohonan ganti kerugian adalah tanah dengan luas lebih dari seratus meter persegi dan masih dapat dimanfaatkan maka proses penerbitan sertipikat dilakukan lebih cepat karena tidak perlu dilakukan kajian oleh tim kajian sehingga tanah sisa tersebut sudah diberikan sertipikatnya, sedangkan tanah sisa yang mengajukan permohonan ganti kerugian adalah tanah dengan luas kurang dari seratus meter persegi, bentuk yang berubah, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga maka proses penerbitan sertipikatnya berjalan lama karena harus ada kajian untuk menentukan apakah layak diberi ganti kerugian atau tidak. Kendala yang dihadapi Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah adalah adanya pandemi covid-19, keuangan yang yang tidak fokus pada proyek strategis nasional, dan input data dengan sistem digital yang membutuhkan waktu lama. Kendala yang dihadapi oleh warga adalah tidak ada kejelasan kapan diberikan sertipikat tanah sisa, tidak ada jawaban dari panitia, dan harus melengkapi berkas administrasi berkali-kali, sedangkan upaya yang dilakukan oleh warga untuk mendapatkan sertipikat tanah sisa dengan cara bertanya langsung kepada Panitia, mengirimkan surat yang sudah ditandatangani pihak yang berkepentingan, dan memuat masalah pengadaan tanah di media online.

This  research aims to determine and analyze the process of issuing remaining land certificates as a result of land acquisition for the construction of the Solo–Yogyakarta toll road in Purwomartani Village and to determine the obstacles faced and the efforts made by parties entitled to obtain remaining land certificates.

This descriptive legal research was carried out in the Purwomartani Village by collecting primary and secondary data through interviews with respondents who owned the remaining land and by observing during the activity of handing over the remaining land certificates as well as a literature study of documents about the remaining land. The data obtained was then analyzed qualitatively to draw conclusions.

The results of this research show that the process of issuing remaining land certificate resulting from land acquisition for the construction of the Solo-Yogyakarta toll road is divided into two, namely: for remaining land that does not apply for compensation, it is land with an area of more than one hundred square meters and can still be utilized, the certificate issuance process is carried out more quickly because there is no need for a study by the team so that the remaining land has already been given a certificate, while the remaining land that is applying for compensation is land with an area of less than one hundred square meters, the shape of which is changes, and cannot be used by residents, so the process of issuing the certificate take a long time because a study must be carried out to determine whether it is worth giving compensation or not. The obstacles faced by the Land Acquisition Implementation Committee are the covid-19 pandemic, finances that are not focused on national strategic projects, and data input using a digital system that takes a long time. The obstacles faced by residents are lack of clarity, when the remaining land certificate was given, there was no answer from the committee, and they had to complete the administrative documents several times. Efforts are made by parties entitled to obtain certificates for remaining land by asking directly to the Land Procurement Implementation Committee, sending letters that have been signed by the parties, and posting land procurement issues on online media. 

Kata Kunci : tanah sisa, proses penerbitan sertipikat, upaya masyarakat