Analisis Competency Based Training di Direktorat Jenderal Pajak

Vharessa Aknesia, Ely Susanto, S.IP., MBA., Ph.D

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memediasi hubungan antara strategi manajemen dan kinerja organisasi. Pemerintah pun semakin memperkenalkan manajemen berbasis kompetensi dalam organisasi publik, mengadopsi kompetensi model, serta melakukan transformasi strategi dengan cepat, untuk merespons perubahan dan tantangan yang terus bermunculan. Namun pada kenyataannya Pegawai Negeri Sipil Indonesia secara keseluruhan menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan penelitian dari Asian Development Bank.
    Diketahui bahwa banyak organisasi pemerintah yang belum mengenali atau mendemonstrasikan model kompetensi dengan baik. Konsep competency-based training yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi pun diadakan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai organisasi yang mengumpulkan penerimaan dari sektor perpajakan terus bertransformasi dan mengevaluasi kinerjanya. Sehingga diperlukan dukungan dari para pegawai yang memiliki kompetensi serta manajemen sumber daya yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan competency-based training di DJP dan kendala yang dihadapi. Data-data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen laporan yang tersedia. Fokus penelitian ditetapkan pada 5 indikator sukses penerapan CBT yaitu rencana strategis organisasi, sistem kinerja, model kompetensi, kompetensi individual, dan paket pelatihan. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian dibatasi dari tahun 2020 hingga tahun berjalan 2023.
    Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CBT di DJP sudah dijalankan sesuai dengan petunjuk yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Kementerian Keuangan. Kelima indikator dalam penerapan CBT pun sudah dapat terpenuhi dengan baik namun masih terdapat kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut antara lain terkait anggaran, transformasi organisasi, akuntabilitas, regulasi, dan learning culture.
Budaya belajar dan berbagi pengetahuan perlu ditingkatkan untuk melalui sosialisasi atau menyediakan lingkungan pembelajaran. Metode blended learning dapat diadopsi untuk memberikan hasil maksimal dalam pelatihan. Sinkronisasi data pelatihan dan data kepegawaian diperlukan untuk dapat menfasilitasi pelatihan bagi semua pegawai. DJP perlu meningkatkan kreativitas dan mengarah pada pola pikir yang lebih berkembang agar siap beradaptasi dan merevolusi diri menghadapi teknologi yang semakin bertumbuh dengan pesat.

Human resources play an important role in mediating the relationship between management strategy and organizational performance. Governments are increasingly introducing competency-based management in public organizations, adopting competency models, and transforming strategies quickly, to respond to emerging changes and challenges. However, the reality is that Indonesian civil servants as a whole show lower than expected levels of educational attainment based on research from the Asian Development Bank.
It is known that many government organizations have not recognized or demonstrated the competency model properly. The concept of competency-based training has not been fully based on competencies. Competency-based training is conducted without first checking the differences in competencies possessed by each individual.
The Directorate General of Taxes (DGT) as an organization that collects revenue from the taxation sector continues to transform and evaluate its performance. Thus, it requires the support of employees who have competence and proper resource management. The purpose of this research is to see the implementation of competency-based training in DGT and the obstacles faced. The data in this qualitative research was collected through interviews and available report documents. The research focus is set on 5 indicators of successful CBT implementation, namely organizational strategic plan, performance system, competency model, individual competency, and training package. The time span used in the research is limited from 2020 to the current year 2023.
    The results of this study indicate that the implementation of CBT in DGT has been carried out in accordance with the instructions in the Minister of Finance Regulation Number 45/PMK.011/2018 concerning Guidelines for Learning Needs Analysis in the Ministry of Finance. The five indicators in the implementation of CBT have also been well met but there are still obstacles that must be faced. These obstacles include budget, organizational transformation, accountability, regulation, and learning culture.
The culture of learning and knowledge sharing needs to be enhanced through socialization or providing a learning environment. Blended learning methods can be adopted to provide maximum results in training. Synchronization of training data and personnel data is needed to be able to facilitate training for all employees. DGT needs to increase creativity and lead to a more developed mindset to be ready to adapt and revolutionize itself in the face of rapidly growing technology.

Kata Kunci : Evaluasi, Competency Based Training, Sektor Publik