PERAN DEWAN KEHUTANAN NASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INISIATIF MULTIPIHAK DALAM PROSES KEBIJAKAN TATA KELOLA KEHUTANAN DI INDONESIA

Tatag Muttaqin, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For; Budi Dharmawan, S.P., M.Si., Ph.D; Dr. Emma Soraya, S.Hut., M.For

2023 | Disertasi | S3 Ilmu Kehutanan

Setelah reformasi di Indonesia, tata kelola kehutanan berubah dari goverment menjadi

governance. Pemerintah lebih terbuka terhadap masukan dari aktor non pemerintah dalam proses

pembuatan kebijakan. Banyaknya aktor yang terlibat dalam proses kebijakan mempengaruhi

kualitas kebijakan. Sering kali terjadi dalam proses kebijakan yang lebih menonjol adalah proses

kontestasi, negosiasi dan dominasi antar aktor daripada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Untuk

menstabilkan kepentingan dan kekuatan para aktor dibutuhkan suatu wadah kolaboratif

multistakeholder, salah satunya adalah Dewan Kehutanan nasional (DKN). DKN sebagai

organisasi inisiatif multistakeholder (MSI) mendorong tata kelola kehutanan yang inklusif dengan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses produksi kebijakan, masing-masing

aktor sebagai perwakilan lembaga saling berhubungan untuk mencapai kepentingannya sebagai

suatu proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana DKN sebagai

organisasi multistakeholder mampu memfasilitasi keterlibatan, kepentingan, dan kekuasaan para

aktor dalam proses kebijakan, sehingga dapat dianggap sebagai organisasi yang memiliki

legitimasi dalam perspektif deliberatif. Pertanyaan penelitian terfokus pada bagaimana dinamika

relasi kekuasaan antar aktor dalam DKN, bagaimana legitimasi input dan output DKN sebagai

MSI, dan bagaimana karakteristik salience/arti penting para aktor dalam DKN.

Penelitian menggunakan pendekatan teori Actor Centred Power (ACP) untuk menganalisis

dinamika relasi kekuasaan, analisis legitimasi input dan output untuk menganalisis legitimasi

DKN, dan teori analisis salience stakeholder untuk menganalisis karakteristik para pemangku

kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan indepth

interview terhadap 27 responden kunci perwakilan konstituen dari 5 kamar DKN. Observasi

partisipan dilakukan dengan menghadiri rangkaian kongres yang diadakan DKN. Peneliti

melengkapi wawancara dan observasi dengan analisis dokumen berupa: laporan, notulensi, bukubuku yang dihasilkan DKN, termasuk penyataan-pernyataan aktor-aktornya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKN menghadapi permasalahan dalam hubungan

kekuasaan yang tidak seimbang di antara para konstituennya. Masalah kelembagaan dan

representasi kualitas konstituen mempengaruhi legitimasi input dan output DKN. DKN berhasil

mencapai legitimasi input namun tidak pada legitimasi outputnya. Analisis salience stakeholder

menunjukkan bahwa di dalam DKN konstituen pemerintah adalah stakeholder definitive, bisnis

stakeholder expectant dengan tipologi dangerous. Konstituen LSM, akademisi merupakan

stakeholder latent dengan tipologi discretionary, dan masyarakat stakeholder latent dengan

tipologi demanding dalam memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk

meningkatkan peran dan kinerja DKN sebagai MSI diperlukan penguatan kelembagaan organisasi

terutama pada aspek status, struktur, aturan partisipasi, kapasitasi konstituen, peran sekretariat,

peningkatan arti penting stakeholder dan mengelola dominasi aktor.

After the reform era in Indonesia, forest governance shifted from government to

governance. The government became more open to inputs from non-governmental actors in the

policy-making process. The involvement of numerous actors in the policy-making process

influences the quality of policies. Often in the policy-making process, what stands out more is the

contestation, negotiation, and domination among actors rather than the quality of the resulting

policies. To stabilize the interests and power of various actors, a collaborative multistakeholder

platform is needed, and one such example is the National Forestry Council (DKN). DKN, as a

Multistakeholder Initiative (MSI) organization, promotes inclusive forestry governance by

engaging various stakeholders. In the policy-making process, each actor, representing their

respective institutions, interacts to pursue their interests in a political process. This research aims

to understand the extent to which DKN as a multistakeholder organization is able to facilitate the

involvement, interests, and power of actors in the policy process, so that it can be considered an

organization that has legitimacy in a deliberative perspective. The research questions focus on how

the dynamics of power relations between actors in DKN, how the legitimacy of DKN inputs and

outputs as an MSI, and how the characteristics of salience/importance of actors in DKN.

The research used the Actor Centred Power (ACP) theory approach to analyze the

dynamics of power relations, input and output legitimacy analysis to analyze DKN legitimacy, and

stakeholder salience analysis theory to analyze the characteristics of stakeholders in decision

making. Primary data collection was carried out by indepth interviews with 27 key respondents

representing constituents from 5 DKN chambers. Participant observation was conducted by

attending a series of congresses held by DKN. Researchers complemented interviews and

observations with document analysis in the form of: reports, minutes, books produced by DKN,

including statements of actors.

The results show that DKN faces problems in unbalanced power relations among its

constituents. Institutional problems and quality representation of constituents affect DKN's input

and output legitimacy. DKN managed to achieve input legitimacy but not output legitimacy.

Stakeholder salience analysis shows that in DKN, government constituents are definitive

stakeholders, expectant stakeholder businesses with dangerous typology. NGO constituents,

academics are latent stakeholders with discretionary typology, and the community is a latent

stakeholder with demanding typology in providing influence in the decision-making process. To

improve the role and performance of DKN as an MSI, institutional strengthening of the

organization is needed, especially in aspects of status, structure, participation rules, constituent

capacitation, the role of the secretariat, increasing the importance of stakeholders and managing

actor dominance.

Kata Kunci : DKN, Kebijakan, Kepentingan, Kekuasaan, Organisasi Inisiatif Multipihak/DKN, Policy, Interests, Power, Multistakeholder Initiative Organization