PERAN DEWAN KEHUTANAN NASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INISIATIF MULTIPIHAK DALAM PROSES KEBIJAKAN TATA KELOLA KEHUTANAN DI INDONESIA
Tatag Muttaqin, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For; Budi Dharmawan, S.P., M.Si., Ph.D; Dr. Emma Soraya, S.Hut., M.For
2023 | Disertasi | S3 Ilmu Kehutanan
Setelah reformasi di Indonesia, tata kelola kehutanan berubah dari goverment menjadi
governance. Pemerintah lebih terbuka terhadap masukan dari aktor non pemerintah dalam proses
pembuatan kebijakan. Banyaknya aktor yang terlibat dalam proses kebijakan mempengaruhi
kualitas kebijakan. Sering kali terjadi dalam proses kebijakan yang lebih menonjol adalah proses
kontestasi, negosiasi dan dominasi antar aktor daripada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Untuk
menstabilkan kepentingan dan kekuatan para aktor dibutuhkan suatu wadah kolaboratif
multistakeholder, salah satunya adalah Dewan Kehutanan nasional (DKN). DKN sebagai
organisasi inisiatif multistakeholder (MSI) mendorong tata kelola kehutanan yang inklusif dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses produksi kebijakan, masing-masing
aktor sebagai perwakilan lembaga saling berhubungan untuk mencapai kepentingannya sebagai
suatu proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana DKN sebagai
organisasi multistakeholder mampu memfasilitasi keterlibatan, kepentingan, dan kekuasaan para
aktor dalam proses kebijakan, sehingga dapat dianggap sebagai organisasi yang memiliki
legitimasi dalam perspektif deliberatif. Pertanyaan penelitian terfokus pada bagaimana dinamika
relasi kekuasaan antar aktor dalam DKN, bagaimana legitimasi input dan output DKN sebagai
MSI, dan bagaimana karakteristik salience/arti penting para aktor dalam DKN.
Penelitian menggunakan pendekatan teori Actor Centred Power (ACP) untuk menganalisis
dinamika relasi kekuasaan, analisis legitimasi input dan output untuk menganalisis legitimasi
DKN, dan teori analisis salience stakeholder untuk menganalisis karakteristik para pemangku
kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan indepth
interview terhadap 27 responden kunci perwakilan konstituen dari 5 kamar DKN. Observasi
partisipan dilakukan dengan menghadiri rangkaian kongres yang diadakan DKN. Peneliti
melengkapi wawancara dan observasi dengan analisis dokumen berupa: laporan, notulensi, bukubuku yang dihasilkan DKN, termasuk penyataan-pernyataan aktor-aktornya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKN menghadapi permasalahan dalam hubungan
kekuasaan yang tidak seimbang di antara para konstituennya. Masalah kelembagaan dan
representasi kualitas konstituen mempengaruhi legitimasi input dan output DKN. DKN berhasil
mencapai legitimasi input namun tidak pada legitimasi outputnya. Analisis salience stakeholder
menunjukkan bahwa di dalam DKN konstituen pemerintah adalah stakeholder definitive, bisnis
stakeholder expectant dengan tipologi dangerous. Konstituen LSM, akademisi merupakan
stakeholder latent dengan tipologi discretionary, dan masyarakat stakeholder latent dengan
tipologi demanding dalam memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk
meningkatkan peran dan kinerja DKN sebagai MSI diperlukan penguatan kelembagaan organisasi
terutama pada aspek status, struktur, aturan partisipasi, kapasitasi konstituen, peran sekretariat,
peningkatan arti penting stakeholder dan mengelola dominasi aktor.
After the reform era in Indonesia, forest governance shifted from government to
governance. The government became more open to inputs from non-governmental actors in the
policy-making process. The involvement of numerous actors in the policy-making process
influences the quality of policies. Often in the policy-making process, what stands out more is the
contestation, negotiation, and domination among actors rather than the quality of the resulting
policies. To stabilize the interests and power of various actors, a collaborative multistakeholder
platform is needed, and one such example is the National Forestry Council (DKN). DKN, as a
Multistakeholder Initiative (MSI) organization, promotes inclusive forestry governance by
engaging various stakeholders. In the policy-making process, each actor, representing their
respective institutions, interacts to pursue their interests in a political process. This research aims
to understand the extent to which DKN as a multistakeholder organization is able to facilitate the
involvement, interests, and power of actors in the policy process, so that it can be considered an
organization that has legitimacy in a deliberative perspective. The research questions focus on how
the dynamics of power relations between actors in DKN, how the legitimacy of DKN inputs and
outputs as an MSI, and how the characteristics of salience/importance of actors in DKN.
The research used the Actor Centred Power (ACP) theory approach to analyze the
dynamics of power relations, input and output legitimacy analysis to analyze DKN legitimacy, and
stakeholder salience analysis theory to analyze the characteristics of stakeholders in decision
making. Primary data collection was carried out by indepth interviews with 27 key respondents
representing constituents from 5 DKN chambers. Participant observation was conducted by
attending a series of congresses held by DKN. Researchers complemented interviews and
observations with document analysis in the form of: reports, minutes, books produced by DKN,
including statements of actors.
The results show that DKN faces problems in unbalanced power relations among its
constituents. Institutional problems and quality representation of constituents affect DKN's input
and output legitimacy. DKN managed to achieve input legitimacy but not output legitimacy.
Stakeholder salience analysis shows that in DKN, government constituents are definitive
stakeholders, expectant stakeholder businesses with dangerous typology. NGO constituents,
academics are latent stakeholders with discretionary typology, and the community is a latent
stakeholder with demanding typology in providing influence in the decision-making process. To
improve the role and performance of DKN as an MSI, institutional strengthening of the
organization is needed, especially in aspects of status, structure, participation rules, constituent
capacitation, the role of the secretariat, increasing the importance of stakeholders and managing
actor dominance.
Kata Kunci : DKN, Kebijakan, Kepentingan, Kekuasaan, Organisasi Inisiatif Multipihak/DKN, Policy, Interests, Power, Multistakeholder Initiative Organization