PEMBUATAN PETA ONLINE ASET TANAH PADA INDUSTRI TAMBANG BATU BARA

ARIS SETIYADI, Dr. Eng. Purnama Budi Santosa, ST. M. App. Sc.

2024 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Kegiatan penambangan batu bara adalah kegiatan yang memerlukan ketersediaan lahan dengan lokasi tertentu berdasarkan besaran cadangan batu bara dan area pendukung untuk penambangan. Pada pelaksanaan penambangan ini juga harus mentaati sejumlah regulasi pemerintah yang bertujuan agar pelaksanaan penambangan mengikuti kaidah kelayakan baik secara keselamatan maupun dari aspek konservasi lingkungan. Dari sudut pandang perusahaan yang melaksanakan penambangan juga memiliki kepentingan agar kegiatan penambangan selain memperhatikan peraturan pemerintah tersebut juga harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis dengan resiko yang dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan proses perolehan tanah sesuai dengan perencanaan tambang dengan mengikuti regulasi pemerintah secara spasial serta data tanah dapat tersaji dalam peta online yang mengintegrasikan data spasial, atribut dan dokumentasinya.

Metode yang cukup efektif untuk melaksanakan keperluan pekerjaan tersebut adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) baik dalam perencanaan perolehan tanah, evaluasi pelaksanaannya maupun mengelola asset tanah yang sudah diperoleh oleh perusahaan. Pelaksanaan dari kegiatan ini dengan memanfaatkan sumber-sumber data baik dari kementerian yaitu Peta Kawasan Hutan, dari Pemerintah Daerah yaitu Penetapan Batas Administrasi, dari Badan Pertanahan serta penggunaan peralatan survey pemetaan baik secara teristris maupun foto udara. Sedangkan pengelolaan asset tanah dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis SIG baik yang berbayar maupun opensource.

Hasil penelitian sekaligus pelaksanaan perihal pengadaan tanah (Land Acquisition) ini menunjukkan tingkat kesesuaian perolehan tanah terhadap area perencanaan yang cukup baik. Artinya tidak ada kepemilikan bidang tanah bebas yang tidak berada dalam perencanaan penambangan. Adapun sebagian bidang tanah bebas yang berada di luar perencanaan lebih dikarenakan tanah tersebut sehamparan/sebagiaannya berada dalam area rencana tambang. Dilihat dari aspek batas Kawasan Hutan, pembebasan tanah maupun kegiatan penambangan seluruhnya berada dalam area APL (Area Penggunaan Lain). Sedangkan dari aspek potensi permasalahan dalam legalitas tanah relative minim karena terhindar dari tumpang tindih kepemilikan antara tanah segel yang diterbitkan oleh desa dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Coal mining activities are required the availability of land with a certain location based on the potential coal reserves and other supporting areas for mining operation. In the implementation of this mining activity, it must also comply with a number of government regulations that aim to make the implementation of mining follow feasibility rules both in safety and from the aspect of environmental conservation. From the side of companies that carry out mining also have an interest so that mining activities in addition to paying attention to government regulations must also be able to provide economic benefits with risks that can be minimized. This study aims to ensure that the land acquisition process is in accordance with mine planning by following government regulations spatially and land data can be presented in an online map that integrates spatial data, attributes and documentation.

To carry out this work, Geographic Information System (GIS) effective method for this purpose to utilize a Geographic Information System both in planning land acquisition, evaluating its implementation and managing land assets that have been acquired by the company. The implementation of this activity is by utilizing data sources both from the ministry, namely Forest Area Maps, from Regional Governments, namely Administrative Delimitation, from the National Land Agency and the use of mapping survey equipment both distributed and aerial photography. Meanwhile, land asset management is carried out using GIS-based software both commercial software or opensource.

The results of this research as well as the implementation of land acquisition show that the level of suitability of land acquisition to the planning area is quite good. This means that there is no ownership of free land parcels that are not in mining planning. Some free land parcels that are outside the plan are more because the land is spread/part of it is in the mining plan area. From the aspect of Forest Area boundaries, land acquisition and mining activities are entirely within the APL (Other Use Area) area. Meanwhile, from the aspect of potential problems in land legality, it is relatively minimal because it avoids overlapping ownership between seal land issued by village government and certificates issued by the National Land Agency.

Kata Kunci : SIG, Manajemen Aset Tanah, Tambang Batu Bara