PEMBUATAN PETA ONLINE ASET TANAH PADA INDUSTRI TAMBANG BATU BARA
ARIS SETIYADI, Dr. Eng. Purnama Budi Santosa, ST. M. App. Sc.
2024 | Tesis | S2 Teknik Geomatika
Kegiatan
penambangan batu bara adalah kegiatan yang memerlukan ketersediaan lahan dengan
lokasi tertentu berdasarkan besaran cadangan batu bara dan area pendukung untuk
penambangan. Pada pelaksanaan penambangan ini juga harus mentaati sejumlah
regulasi pemerintah yang bertujuan agar pelaksanaan penambangan mengikuti
kaidah kelayakan baik secara keselamatan maupun dari aspek konservasi
lingkungan. Dari sudut pandang perusahaan yang melaksanakan penambangan juga
memiliki kepentingan agar kegiatan penambangan selain memperhatikan peraturan
pemerintah tersebut juga harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis
dengan resiko yang dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk
memastikan proses perolehan tanah sesuai dengan perencanaan tambang dengan
mengikuti regulasi pemerintah secara spasial serta data tanah dapat tersaji
dalam peta online yang mengintegrasikan data spasial, atribut dan
dokumentasinya.
Metode yang
cukup efektif untuk melaksanakan keperluan pekerjaan tersebut adalah dengan memanfaatkan
Sistem Informasi Geografis (SIG) baik dalam perencanaan perolehan tanah,
evaluasi pelaksanaannya maupun mengelola asset tanah yang sudah diperoleh oleh
perusahaan. Pelaksanaan dari kegiatan ini dengan memanfaatkan sumber-sumber
data baik dari kementerian yaitu Peta Kawasan Hutan, dari Pemerintah Daerah
yaitu Penetapan Batas Administrasi, dari Badan Pertanahan serta penggunaan
peralatan survey pemetaan baik secara teristris maupun foto udara. Sedangkan
pengelolaan asset tanah dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis SIG baik yang berbayar maupun opensource.
Hasil penelitian sekaligus pelaksanaan perihal
pengadaan tanah (Land Acquisition)
ini menunjukkan tingkat kesesuaian perolehan tanah terhadap area perencanaan
yang cukup baik. Artinya tidak ada kepemilikan bidang tanah bebas yang tidak
berada dalam perencanaan penambangan. Adapun sebagian bidang tanah bebas yang
berada di luar perencanaan lebih dikarenakan tanah tersebut
sehamparan/sebagiaannya berada dalam area rencana tambang. Dilihat dari aspek
batas Kawasan Hutan, pembebasan tanah maupun kegiatan penambangan seluruhnya
berada dalam area APL (Area Penggunaan Lain). Sedangkan dari aspek potensi
permasalahan dalam legalitas tanah relative minim karena terhindar dari tumpang
tindih kepemilikan antara tanah segel yang diterbitkan oleh desa dengan
Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Coal mining activities are required the availability of land with a certain location based on the potential coal reserves and other supporting areas for mining operation. In the implementation of this mining activity, it must also comply with a number of government regulations that aim to make the implementation of mining follow feasibility rules both in safety and from the aspect of environmental conservation. From the side of companies that carry out mining also have an interest so that mining activities in addition to paying attention to government regulations must also be able to provide economic benefits with risks that can be minimized. This study aims to ensure that the land acquisition process is in accordance with mine planning by following government regulations spatially and land data can be presented in an online map that integrates spatial data, attributes and documentation.
To carry out this work, Geographic Information System (GIS) effective method for this purpose to utilize a Geographic Information System both in planning land acquisition, evaluating its implementation and managing land assets that have been acquired by the company. The implementation of this activity is by utilizing data sources both from the ministry, namely Forest Area Maps, from Regional Governments, namely Administrative Delimitation, from the National Land Agency and the use of mapping survey equipment both distributed and aerial photography. Meanwhile, land asset management is carried out using GIS-based software both commercial software or opensource.
The
results of this research as well as the implementation of land acquisition show
that the level of suitability of land acquisition to the planning area is quite
good. This means that there is no ownership of free land parcels that are not
in mining planning. Some free land parcels that are outside the plan are more
because the land is spread/part of it is in the mining plan area. From the
aspect of Forest Area boundaries, land acquisition and mining activities are
entirely within the APL (Other Use Area) area. Meanwhile, from the aspect of
potential problems in land legality, it is relatively minimal because it avoids
overlapping ownership between seal land issued by village government and
certificates issued by the National Land Agency.
Kata Kunci : SIG, Manajemen Aset Tanah, Tambang Batu Bara