Dimensi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pertahanan Kogabwilhan III
R DWI TJAHJO HARSONO, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si; Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si; Prof. Dr. Ahmad Maryudi, M.For
2024 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN
Salah
satu ancaman hibrida yang mengintai Indonesia adalah konflik yang terjadi di
wilayah Indonesia bagian timur,
seperti Papua dan Maluku yang memiliki gerakan separatisme yang masih aktif
dilakukan oleh para pendukungnya dan dapat mengancam kedaulatan Indonesia
sebagai suatu negara kesatuan. TNI sebagai alat pertahanan negara berupaya
mengintegrasikan kekuatan TNI melalui pembentukan kebijakan pertahanan Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan-III) yang beroperasi di wilayah
Maluku dan Papua. Dimensi komunikasi dipandang penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis
dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Kogabwilhan III dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kogabwilhan III
dalam perspektif komunikasi sekaligus mengidnetifikasi tantangannya.
Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang
bertujuan untuk mengeksplorasi kasus secara mendalam dari berbagai sumber
informasi dalam waktu tertentu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan Kogabwilhan III dalam dimensi komunikasi memiliki tiga indikator selaras
dengan Teori Edward III yaitu indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
Hasil menunjukkan bahwa terdapat indikator tambahan sebagai kunci keberhasilan
dimensi komunikasi dalam Kogabwilhan III yaitu indikator kearifan lokal.
Melalui analisis komunikasi tersebut diketahui bahwa model komunikasi terbagi
menjadi dua bentuk yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dalam
implementasinya, terdapat faktor-faktor penunjang keberhasilan kebijakan
Kogabwilhan III dalam dimensi komunikasi berupa faktor geografi, faktor
komunikasi sosial, dan faktor penghambat lain.
One of the hybrid threats
lurking in Indonesia is the conflict that occurs in eastern Indonesia, such as
Papua and Maluku, which have separatist movements that are still actively
carried out by their supporters and can threaten Indonesia's sovereignty as a
unitary state. The TNI as a means of national defense seeks to integrate TNI
forces through the formation of defense policies for the Joint Regional Defense
Command III (Kogabwilhan-III) which operates in the Maluku and Papua regions.
The communication dimension is considered important in the success of policy
implementation, so the aim of this research is to analyze the communication
dimension in the implementation of Kogabwilhan III policies and identify
factors that influence the implementation of Kogabwilhan III from a
communication perspective as well as identify the challenges.
This research uses a
qualitative descriptive method with a case study approach which aims to explore
cases in depth from various sources of information within a certain time. The
research results explain that the implementation of Kogabwilhan III policies in
the communication dimension has three indicators in line with Edward III
Theory, namely indicators of transmission, clarity and consistency. The results
show that there is an additional indicator as the key to the success of the
communication dimension in Kogabwilhan III, namely the indicator of local
wisdom. Through this communication analysis, it is known that the communication
model is divided into two forms, namely internal communication and external
communication. In its implementation, there are factors that support the
success of the Kogabwilhan III policy in the communication dimension in the
form of geographic factors, social communication factors and other inhibiting
factors.
Kata Kunci : kebijakan, Kogabwilhan, komunikasi, pertahanan