Dimensi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pertahanan Kogabwilhan III

R DWI TJAHJO HARSONO, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si; Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si; Prof. Dr. Ahmad Maryudi, M.For

2024 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Salah satu ancaman hibrida yang mengintai Indonesia adalah konflik yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua dan Maluku yang memiliki gerakan separatisme yang masih aktif dilakukan oleh para pendukungnya dan dapat mengancam kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. TNI sebagai alat pertahanan negara berupaya mengintegrasikan kekuatan TNI melalui pembentukan kebijakan pertahanan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan-III) yang beroperasi di wilayah Maluku dan Papua. Dimensi komunikasi dipandang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Kogabwilhan III dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kogabwilhan III dalam perspektif komunikasi sekaligus mengidnetifikasi tantangannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi kasus secara mendalam dari berbagai sumber informasi dalam waktu tertentu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Kogabwilhan III dalam dimensi komunikasi memiliki tiga indikator selaras dengan Teori Edward III yaitu indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat indikator tambahan sebagai kunci keberhasilan dimensi komunikasi dalam Kogabwilhan III yaitu indikator kearifan lokal. Melalui analisis komunikasi tersebut diketahui bahwa model komunikasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dalam implementasinya, terdapat faktor-faktor penunjang keberhasilan kebijakan Kogabwilhan III dalam dimensi komunikasi berupa faktor geografi, faktor komunikasi sosial, dan faktor penghambat lain. 

One of the hybrid threats lurking in Indonesia is the conflict that occurs in eastern Indonesia, such as Papua and Maluku, which have separatist movements that are still actively carried out by their supporters and can threaten Indonesia's sovereignty as a unitary state. The TNI as a means of national defense seeks to integrate TNI forces through the formation of defense policies for the Joint Regional Defense Command III (Kogabwilhan-III) which operates in the Maluku and Papua regions. The communication dimension is considered important in the success of policy implementation, so the aim of this research is to analyze the communication dimension in the implementation of Kogabwilhan III policies and identify factors that influence the implementation of Kogabwilhan III from a communication perspective as well as identify the challenges.

This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach which aims to explore cases in depth from various sources of information within a certain time. The research results explain that the implementation of Kogabwilhan III policies in the communication dimension has three indicators in line with Edward III Theory, namely indicators of transmission, clarity and consistency. The results show that there is an additional indicator as the key to the success of the communication dimension in Kogabwilhan III, namely the indicator of local wisdom. Through this communication analysis, it is known that the communication model is divided into two forms, namely internal communication and external communication. In its implementation, there are factors that support the success of the Kogabwilhan III policy in the communication dimension in the form of geographic factors, social communication factors and other inhibiting factors.

Kata Kunci : kebijakan, Kogabwilhan, komunikasi, pertahanan