IDENTIFIKASI PENANGANAN ISU FLEXING SEBAGAI PERWUJUDAN AKUNTABILITAS LEMBAGA NEGARA (Studi Kasus Kementerian Sekretariat Negara RI)

Pasha Rizki Findiantoro, Evi Lina Sutrisno, S.Psi., M.A., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Di masa penulisan penelitian ini, flexing yang dilakukan oleh para aparatur negara tengah disorot sebagai suatu perilaku yang dinilai mencederai hati masyarakat, mengingat kondisi negara yang tengah memperbaiki diri sejak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Berawal dari kasus penganiayaan anak dari salah satu petinggi ormas, rentetan kasus memamerkan harta yang menyeret nama-nama aparatur negara yang bekerja di lingkungan kementerian/lembaga strategis menjadi pemantik dalam mempersoalkan etika dan moral aparatur negara. Di lain sisi, pemerintah dengan sejumlah aturan yang berlaku yang menaungi aparatur negara belum dapat membendung perilaku tersebut sehingga bukan tidak mungkin untuk memunculkan nama-nama dan kasus serupa di masa yang akan datang serta dapat menggerus legitimasi lembaga negara di mata masyarakat. Salah satunya adalah ketika seorang pegawai negara yang bekerja di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) tersandung kasus flexing yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang upaya Kemensetneg RI merespon isu flexing yang dilakukan oleh anggota keluarga dari aparatur negara yang bekerja di lembaga tersebut dan strategi kementerian ini membangkitkan kembali kepercayaan publik pasca isu flexing yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam memperkaya pemahaman terhadap isu yang mencemari aparatur negara dan mendorong perubahan positif dalam upaya peningkatan kualitas etika dan moralitas aparatur negara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan penelusuran literatur dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemensetneg RI menerapkan beberapa langkah internal, yaitu penyelidikan atas pelaku flexing dan workshop untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Kemensetneg RI menggunakan media sosial agar publik mengetahui langkah-langkah penanganan isu flexing tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemensetneg RI telah berada di jalur yang tepat namun terdapat ruang-ruang untuk perbaikan yang dapat dilakukan untuk terselenggarakannya lembaga negara yang akuntabel, yaitu konsistensi dan update tentang penanganan kasus, yang belum optimal.

During the writing of this research, flexing by state apparatus is being highlighted as a behavior that is considered harmful to the public, given the condition of the country that is improving itself since the COVID-19 pandemic that has hit the whole world. Starting from the case of persecution of the child of one of the high-ranking mass organizations, a series of cases that dragged the names of state apparatus working in the ministries/strategic institutions became a trigger in questioning the ethics and morals of the state apparatus. On the other hand, the government with a number of applicable regulations that oversee the state apparatus has not been able to stem this behavior so that it is not impossible to bring up similar names and cases in the future and can undermine the legitimacy of state institutions in the eyes of the public. One of them is when a state employee who works at the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia stumbles upon a flexing case committed by his family members.

This research seeks to answer questions about the Ministry of State Secretariat's efforts to respond to the issue of flexing by family members of state apparatus working in the institution and the ministry's strategy to regain public trust after the flexing issue occurred.  This research aims to contribute to enriching the understanding of issues that contaminate the state apparatus and encourage positive changes in efforts to improve the quality of ethics and morality of the state apparatus. The results of this study show that the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia implemented several internal measures, namely investigations into flexing perpetrators and workshops for the prevention of corruption and money laundering. To restore public trust, the Ministry of State Secretariat uses social media so that the public knows the steps to tackle the flexing issue. This research concludes that the Ministry of State Secretariat has been on the right track but there are spaces for improvement that can be made for the implementation of accountable state institutions, namely consistency and updates on case handling, which are not yet optimal.

Kata Kunci : akuntabilitas birokrasi, lembaga negara, flexing