PERLINDUNGAN ATAS HAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk)

GINA ALODIA GRACIANANDA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan terkait pesangon pekerja PKWTT yang terkena PHK efisiensi. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait perlindungan pesangon pekerja PKWTT yang terkena PHK efisiensi. 

   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian ini didukung wawancara terhadap narasumber yang berkaitan di bidangnya dengan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disampaikan dengan cara deskriptif. 

Hasil penelitian menyimpulkan : Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan yang lebih baik terkait pesangon pekerja PKWTT yang terkena PHK efisiensi apabila dibandingkan  dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk mendasarkan pada waktu diperiksa dan diprosesnya perkara tersebut oleh Hakim. Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan waktu PHK efisiensi tersebut terjadi jauh sebelum gugatan didaftarkan maupun jauh sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya diundangkan. 

    This study aims to determine and analyze the comparison between Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 in providing protection related to severance pay for permanent workers affected by efficiency layoffs. Another objective of this research is to find out and analyze the basis for the Judge's consideration in deciding the Yogyakarta District Court Decision Number 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk based on Law Number 11 of 2020 related to the protection of severance pay for permanent workers affected by efficiency layoffs. 

    This research is a descriptive normative juridical research. This research is conducted by means of library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials with tools in the form of document studies. This research is supported by interviews with relevant sources in their fields with tools in the form of interview guidelines. The research data was analyzed qualitatively and presented in a descriptive manner. 

    The research concluded:First, Law Number 13 of 2003 provides better protection regarding severance pay for permanent workers affected by efficiency layoffs when compared to the rules contained in Law Number 11 of 2020 and its implementing regulations. Second, the judge's reasoning in deciding the Yogyakarta District Court Decision Number 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk is based on the time when the case was examined and processed by the judge.The First Level Judge did not consider when the efficiency layoffs occurred long before the lawsuit was registered or long before Law Number 11 of 2020 and its implementing regulations were enacted.

Kata Kunci : Pesangon, Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.