The Regulation for Identity Theft Victims in Indonesia in Comparison to Japan and the United States of America

Tiara Aisyah Putri, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Dikarenakan pencurian identitas yang telah terjadi semakin mengkhawatirkan, pilihan untuk memitigasi hal tersebut agar tidak terjadi sudah mustahil dilakukan jika pencurian identitas telah terjadi. Penelitian ini akan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pencurian identitas dan pandangan umum mengenai hak restorasi di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini akan melihat kerangka hukum di Indonesia, serta Jepang dan Amerika Serikat sebagai contoh negara maju yang dapat dibandingkan.

Penelitian ini akan menggunakan metode normative-yuridisial untuk melakukan studi banding, yang akan mencakup undang-undang, regulasi, keputusan atau perintah pengadilan, teori hukum dan juga opini-opini yang dibuat oleh ahli hukum. Penulis telah menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier agar mampu menelusuri issue ini. Kasus-kasus yang terkait dengan pencurian identitas akan diangkat dan dianalisia. 

Riset ini menyimpulkan bahwa Indonesia memanng sudah mempunyai hukum spesifik yang berkaitan dengan korban pencurian identitas, namun jika ada sebuah kasus pencurian identitas yang telah terjadi maka korban dapat meminta hak restorasi seperti yang tercantum dalam Undang Undang Perlindungan Data terkait dengan hak-hak subyek data pribadi mereka.

As identity theft has become increasingly alarming, the option to mitigate it from happening is out of the question if it has already occurred. This research focuses on the laws and regulations that regulate identity theft in Indonesia, as well as the overview of restoration rights within the country. The analysis in this research will acknowledge the legal framework of Indonesia, as well as the developed countries of Japan and the United States that can be compared with.

This paper will use the normative-juridical research method whilst having a comparative study, which is going to entail laws, regulations, court decisions or orders, legal theories, as well as opinions made by scholars. The author has made use of primary, secondary, and tertiary legal sources in order to be able to address the issue. Cases pertaining to identity theft will be brought up to be analysed. 

This research concludes that Indonesia indeed has a specific law pertaining to identity theft victims, but if the event of identity theft has happened then a victim may seek for restoration rights as enlisted within the Personal Data Protection Law pertaining to the rights of its personal data subjects.

Kata Kunci : identity theft, indonesia, japan, united states of america