Sultan Dan Pelayanan Publik Di Jogja; Studi Kasus Hubungan Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Dan Dukungan Sosial Kultur Masyarakat Yogyakarta Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ahmad Juwari, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si., Hakimul Ikhwan, M.A., Ph.D.

2023 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Provinsi DI Yogyakarta menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah panjang melalui perjanjian Giyanti yang memisahkan Mataram menjadi dua; Surakarta dan Yogyakarta. Dewasa ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 kemudian ditetapkan untuk meneguhkan keistimewaan Yogyakarta, termasuk adanya dualisme kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X baik sebagai gubernur maupun raja (pasal 18). Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi arus utama reformasi birokrasi di Indonesia termasuk provinsi DI Yogyakarta yang mengampu 6 (enam) urusan wajib kaitannya dengan pelayanan dasar; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum-penataan ruang, perumahan rakyat-pemukiman, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dualisme kepemimpinan Sultan dan aspek dukungan sosial-kultural dalam pelayanan publik di DI Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan eksplorasi pengaruh kepemimpinan dan dukungan  sosial-kultural terhadap pelayanan publik. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer di instansi pemerintah maupun stakeholder lain yang berkorelasi dengan penelitian. Selain itu, analisis data sekunder baik dari laporan maupun tren sentimen di media juga digunakan untuk memperkaya  dan melengkapi data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan pada aspek tata ruang –termasuk di dalamnya pertanahan–  Sultan memiliki kewenangan yang luas dan dominan dengan keberadaan tanah Sultan dan Kadipaten. Sementara itu, pada aspek pelayanan dasar lainnya, Sultan cenderung memiliki dominasi yang lebih kuat pada posisinya sebagai gubernur yang ditunjukkan saat penanganan Covid-19 maupun bencana alam walaupun secara tidak langsung, posisinya sebagai raja juga berimplikasi positif terhadap upaya pelayanan publik pemerintah daerah DI Yogyakarta dengan ketokohan, kharisma, dan pengaruh kultural yang dimiliki Sultan.  Di satu sisi, pelayanan publik di DI Yogyakarta juga didukung oleh masyarakat Yogyakarta sendiri yang memiliki partisipasi pembangunan yang tinggi serta lestarinya beragam nilai dan falsafah yang bermanfaat saat masyarakat dalam kondisi yang sulit. 

DI Yogyakarta Province is one of the special regions in Indonesia that has a long historical background through the Giyanti agreement which separated Mataram into two; Surakarta and Yogyakarta. Currently, Law Number 13 of 2012 was enacted to confirm the privileges of Yogyakarta, including the dual leadership of Sultan Hamengku Buwono X as both governor and king (article 18). On the other hand, improving the quality of public services is the mainstream of bureaucratic reform in Indonesia, including the province of DI Yogyakarta which handles 6 (six) mandatory matters relating to basic services; education, health, public works-spatial planning, public housing settlements, social, as well as peace, public order and community protection. This research aims to determine the influence of the dualism of the Sultan's leadership and aspects of socio-cultural support in public services in DI Yogyakarta.

The research method used is a qualitative method by exploring the influence of leadership and socio-cultural support on public services. Interview techniques are used to obtain primary data on government agencies and other stakeholders that correlate with research. Apart from that, secondary data analysis, both from reports and sentiment trends in the media, is also used to enrich and complement existing data.

The research results show that in the spatial aspect – including land – the Sultan has broad and dominant authority with the existence of the Sultan's and Kadipaten's Land. Meanwhile, in other aspects of basic services, the Sultan tends to have stronger dominance in his position as governor, which was demonstrated during the handling of COVID-19 and natural disasters, although indirectly, his position as king also has positive implications for the public service efforts of the DI Yogyakarta regional government by the personality, charisma and cultural influence of the Sultan. On the one hand, public services in DI Yogyakarta are also supported by the people of Yogyakarta themselves who have high development participation and the preservation of various values and philosophies that are useful when society is in difficult conditions.

Kata Kunci : Dualisme Kepemimpinan Sultan, Yogyakarta, Pelayanan Publik