Pengaruh Perubahan Regulasi Teknis Pemungutan PPH Atas Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Terhadap Pengawasan Kewajiban Perpajakan Dan Kesesuaiannya Dengan Asas Keadilan (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

Danis Cahya Baghaskara, Fadhilatul Hikmah S.H., LL.M.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak perubahan regulasi teknis pemungutan PPhTB (PP Nomor 36 Tahun 2016) terhadap pelaksanaan penelitian dan kesesuaiannya dengan asas keadilan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan terhadap fiskus dan Notaris/PPAT sebagai narasumber, dan Wajib Pajak PPhTB sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penerimaan PPhTB di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adanya penurunan tersebut disebabkan oleh perlawanan pajak yang dilakukan oleh WP dan kurangnya pengawasan dari fiskus. Transaksi tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang sebagaian besar dilakukan dengan makelar tanah sebagai perantaranya. Praktik bisnis yang dilakukan oleh makelar tanah dilakukan secara dibawah tangan, akibatnya transaksi tersebut sulit untuk dilacak oleh fiskus. Sehingga pendapatan yang diperoleh makelar tanah dari transaksi tanah tidak dikenakan pajak. Salah satu mekanisme yang dimiliki oleh DJP untuk mencegah terjadinya perlawanan pajak adalah pemeriksaan pajak dan penelitian pajak. Namun adanya mekanisme tersebut tidak dapat berdampak banyak pada upaya penegakan pajak. Adanya kenyataan bahwa seorang wajib pajak dapat dengan mudah untuk menghindarkan diri dari kewajiban perpajakanya menimbulkan anggapan bahwa pengaturan mengenai Penelitian pemungutan PPhTB tidak mencerminkan keadilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian formal maupun material yang dilakukan di KPP Pratama Magelang dan KP2KP Muntilan terhadap bukti pemenuham kewajiban PPhTB dilakukan tanpa adanya pemberian perlakuan khusus terhadap Wajib Pajak maupun pemberian perlakuan diskriminatif. Hal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith. 

The purpose of this research is to determine the impact of the changes of technical regulation of tax collection PPhTB (PP Nomor 36 Tahun 2016) on the implementation of “penelitian” and its harmony with the principle of justie. This research is a normative-empiric legal research. Data obtained through field research with interview method. Interviews were conducted with the tax authorities and Notary/PPAT as resource persons, and PPhTB taxpayers as respondents. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

PPhTB revenue in Magelang Regency has decreased from year to year. The decrease was due to tax evasion by taxpayers and the lack of supervision from the tax authorities. Land transactions carried out in the Magelang Regency area are mostly carried out with land brokers as intermediaries. The business practices carried out by land brokers are carried out withouth using authentic deed, as a result, these transactions are difficult to be tracked by the tax authorities. So that the income earned by land brokers from land transactions is not taxed. One of the mechanisms owned by the DJP to prevent tax evasion is tax audit and tax research. However, the existence of this mechanism cannot have much impact on tax enforcement efforts. The fact that a taxpayer can easily avoid his tax obligations raises the assumption that the regulation regarding PPhTB collection research does not reflect the principle justice.

The results showed that the implementation of formal and material research conducted at KPP Pratama Magelang and KP2KP Muntilan on proof of compliance with PPhTB obligations was carried out without giving special treatment to taxpayers or providing discriminatory treatment. This is in accordance with the principle of tax justice put forward by Adam Smith.

Kata Kunci : PPh Final, PPhTB, Makelar Tanah, Asas Keadilan, PPJB, Jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan