Hegemony vs Counter Hegemony: Analisis Narasi Politik Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo dalam Membentuk Legitimasi Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

NABILA MAHARANI NAUMI, Muchtar Habibi, S.I.P., M.A., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dimaknai sebagai salah satu permasalahan penting yang berpengaruh terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat. Namun, belum ada penelitian yang dapat menjelaskan secara teoritis dan faktual mengenai proses narasi politik dan legitimasi kebijakan di baliknya. Berdasarkan teori hegemoni karya Antonio Gramsci dan konsep legitimasi kebijakan oleh Charles Lindblom serta Mark Suchman, penelitian ini bermaksud untuk memahami narasi politik antara blok hegemoni Pemerintah Joko Widodo dan narasi perlawanan blok counter-hegemony yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi-politik dalam membentuk kekuatan kedua belah pihak dalam proses legitimasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis wacana dan analisis data sekunder. Diawali dengan memetakan berbagai narasi kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah dan bentuk perlawanan masyarakat, identifikasi kondisi ekonomi-politik, kemudian diakhiri dengan analisis mendalam mengenai kekuatan antara hegemoni dan counter-hegemony dalam proses legitimasi kebijakan. Data sekunder yang digunakan berupa narasi-narasi politik antara kedua blok dan situasi ekonomi-politik dalam membentuk proses legitimasi kebijakan yang diperoleh melalui  dokumen, laman resmi pemerintah, jurnal,  pemberitaan, media massa, media sosial terkait narasi politik, hegemoni, serta legitimasi kebijakan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pemerintah Joko Widodo berhasil melegitimasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak disebabkan besarnya kekuatan dan sumber daya yang mendukung penyampaian berbagai narasi politik. Kondisi ini didukung dengan situasi krisis dan keadaan counter-hegemony yang lemah dan terbatas sehingga semakin menggagalkan resistensi  terhadap legitimasi kebijakan. Penelitian ini menyiratkan bahwa diperlukan suatu kekuatan hegemoni secara struktural maupun asosiasional dengan disertai relasi media yang turut serta dalam menyampaikan narasi-narasi politik agar dapat membentuk suatu kontestasi legitimasi kebijakan.

The policy of increasing fuel prices is interpreted as one of the important problems that affect various lines of people's lives. However, no research has yet been able to shed theoretical and factual light on the process of political narratives and the policy legitimacy behind them. Based on the theory of hegemony by Antonio Gramsci and the concept of policy legitimacy by Charles Lindblom and Mark Suchman, this study intends to understand the political narrative between the hegemonic bloc of the Joko Widodo Government and the resistance narrative of the counter-hegemonic bloc which is influenced by the political-economic situation in shaping the strength of both parties in the process of policy legitimacy. This research was conducted using qualitative methods through discourse analysis and secondary data analysis. It begins by mapping various policy narratives conveyed by the government and forms of public resistance, identifying political-economic conditions, then ends with an in-depth analysis of the power between hegemony and counter-hegemony in the process of policy legitimacy. Secondary data used in the form of political narratives between the two blocs and the political-economic situation in shaping the process of policy legitimacy obtained through documents, official government websites, journals, news, mass media, social media related to political narratives, hegemony, and policy legitimacy. The results of this study prove that the Joko Widodo Government has succeeded in legitimizing the policy of increasing fuel prices due to the large amount of power and resources that support the delivery of various political narratives. This condition is supported by crisis situations and weak and limited counter-hegemony circumstances, thus further thwarting resistance to policy legitimacy. This research implies that a structural and associational hegemony force is needed accompanied by media relations that participate in conveying political narratives in order to form a contest of policy legitimacy.

Kata Kunci : Hegemoni, Narasi Politik, Legitimasi Kebijakan, Kenaikan BBM