TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PROGRAM E-PROCUREMENT DALAM LAYANAN PENGADAAN SECARA PUBLIK (LPSE) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Alyezka Zahra Ramadhania, Drs. Yuyun Purbokusumo, M.Si., Ph.D

2023 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Korupsi dalam pengadaan publik telah lama menjangkiti Indonesia dan memberikan tantangan besar terhadap tata kelola dan pembangunan ekonomi. Menyadari perlunya reformasi, pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem E-Procurement untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Namun studi ini mengakui bahwa penerapan sistem E-Procurement saja tidak menjamin penghapusan korupsi. Mengingat hal ini, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas E-Procurement di LPSE Kementerian Perhubungan, dengan penekanan khusus pada pengadaan infrastruktur—sektor yang terkenal dengan alokasi anggarannya yang besar. Dengan mengkaji mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem E-Procurement LPSE Kementerian Perhubungan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah E-Procurement telah berhasil dalam mengekang korupsi di sektor pengadaan di Indonesia.

Ketika organisasi mulai menerapkan pengadaan secara elektronik, penting untuk meneliti keselarasan antara program yang dilaksanakan dan tujuan awalnya. Peralihan dari metode pengadaan konvensional ke e-procurement telah membuka era baru dalam perolehan barang dan jasa. Namun, perubahan transformatif ini bukannya tanpa tantangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka timbul pertanyaan penelitian “Apakah transparansi dan akuntabilitas program e-procurement di LPSE Kementerian Perhubungan sudah berjalan dengan baik?”. Untuk menggali jawaban atas pertanyaan penelitian, dilakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur di LPSE Kementerian Perhubungan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang merupakan pihak internal perusahaan dan pengguna LPSE Kementerian Perhubungan, hal ini dilakukan guna memperoleh data mendalam yang valid dan perbandingan mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement LPSE. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi untuk bahan dasar penelitian untuk dibahas.

Hasil penelitian ini menggali seluk-beluk transparansi dan akuntabilitas LPSE dalam upaya memahami kesenjangan antara penilaian internal dan persepsi eksternal. Meskipun indikator-indikator teknis mungkin menunjukkan adanya beberapa praktik terpuji dalam LPSE, perbedaan yang mencolok muncul ketika disandingkan dengan pendapat para pengguna eksternal. Kajian ini mengungkap kenyataan yang meresahkan dimana dugaan pencucian uang, korupsi, dan perilaku nepotisme terus membayangi operasional LPSE. Dengan meneliti proses internal dan persepsi pemangku kepentingan eksternal, penelitian ini mengungkap keterkaitan yang kompleks antara tujuan yang ditetapkan dan kenyataan di lapangan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi ulang yang komprehensif terhadap praktik-praktik LPSE agar sejalan dengan tujuan yang diharapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan integritas di bidang pengadaan publik.

Corruption in public procurement has long plagued Indonesia, posing significant challenges to its governance and economic development. Recognizing the need for reform, the Indonesian government introduced an E-Procurement system to enhance transparency and accountability in procurement processes. However, this study acknowledges that the mere implementation of an E-Procurement system does not guarantee the elimination of corruption. In light of this, the research focuses on evaluating the effectiveness of E-Procurement in Ministry of Transportation’s LPSE, with a specific emphasis on infrastructure procurement—a sector known for its substantial budget allocations. By examining the transparency and accountability mechanisms within LPSE Kementerian Perhubungan's E-Procurement system, this research aims to shed light on whether E-Procurement has succeeded in curbing corruption in Indonesia's procurement landscape.

As organizations embrace electronic procurement, it becomes paramount to scrutinize the alignment between the implemented program and its initial objectives. The transition from conventional procurement methods to e-procurement has ushered in a new era in the acquisition of goods and services. However, this transformative shift is not without its challenges. To answer this problem thus creates a research question of “How well is the transparency and accountability of the e-procurement program at the Ministry of Transportation's LPSE?.” To explore the answers to the research questions, in-depth interviews, observations, and literature studies were conducted on the Ministry of Transportation's LPSE. Interviews were conducted with key informants who are internal parties of the company and the users of Ministry of Transportation's LPSE, this was done in order to obtain valid in-depth data and comparison regarding the practice of transparency and accountability within LPSE’s e-procurement. In addition, a literature study was carried out by gathering information for basic research materials to discuss.

The results of this research delves into the intricacies of transparency and accountability within LPSE in a quest to understand the disparities between internal assessments and external perceptions. While technical indicators may suggest the presence of some commendable practices within LPSE, a stark contrast emerges when juxtaposed with the opinions of external users. This study uncovers a disconcerting reality wherein allegations of money laundering, corruption, and nepotistic behavior continue to cast shadows over LPSE's operations. By scrutinizing both internal processes and the perceptions of external stakeholders, this research unravels the complex interplay between stated objectives and on-ground realities. The findings underscore the pressing need for a comprehensive reevaluation of LPSE's practices, bringing them in alignment with its intended goals of transparency, accountability, and integrity in the realm of public procurement.

Kata Kunci : E-Procurement, E-Government, Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi, Akuntabilitas