Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga)

Nadia Rustiana Sani, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2023 | Skripsi | AKUNTANSI

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Kementerian PAN & RB Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meraih predikat “B” yang secara umum dikatakan baik. Walaupun berhasil meraih predikat “B”, Kabupaten Purbalingga belum berhasil mencapai hasil optimal yang dapat digambarkan dengan predikat “A” atau “AA”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di Kabupaten Purbalingga menggunakan template evaluasi implementasi SAKIP berdasarkan praktik terbaik yang dikembangkan oleh Panggalih (2022) serta mengidentifikasi aspek-aspek yang berperan dalam implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan 10 informan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan data sekunder berupa analisis dokumen terkait. Hasil evaluasi implementasi SAKIP di Kabupaten Purbalingga bila ditinjau dengan template evaluasi implementasi SAKIP yang dikembangkan oleh Panggalih (2022) menunjukkan bahwa 42,86% ukuran keberhasilan SAKIP telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, 57,14% ukuran keberhasilan implementasi SAKIP perlu upaya perbaikan sehingga praktik terbaik SAKIP dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Implementasi SAKIP di Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh tekanan regulasi, studi banding dengan pemerintah daerah lain, komitmen kinerja, mutasi pegawai, dan pandemi covid-Aspek-aspek tersebut didominasi oleh isomorfisme institusional, yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme mimetik, dan isomorfisme normatif. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan SAKIP. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan mempertimbangkan teori institusional dalam menganalisis implementasi SAKIP.

Based on the results of the Kementerian PAN & RB’s AKIP evaluation in 2022, the Purbalingga Regency Government achieved the predicate "B," which is generally said to be good. Despite achieving the "B" predicate, Purbalingga Regency has not succeeded in achieving optimal results that can be described by the "A" or "AA" predicate. This study aims to evaluate the implementation of SAKIP in Purbalingga Regency using the SAKIP implementation evaluation template based on best practices developed by Panggalih (2022) and identify aspects that play a role in the implementation of SAKIP in the Purbalingga Regency Government. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with a case study approach. The data sources used in this research are primary data in the form of in-depth interviews with 10 informants in the Purbalingga Regency Government and secondary data in the form of analysis of related documents. The results of the evaluation of SAKIP implementation in Purbalingga Regency when reviewed with the SAKIP implementation evaluation template developed by Panggalih (2022) show that 42.86% of SAKIP success measures have been implemented by the Purbalingga Regency Government. Furthermore, 57.14% of the success measures of SAKIP implementation need to be further evaluated so that SAKIP best practices can be adopted by the Purbalingga District Government. The implementation of SAKIP in Purbalingga Regency is influenced by regulatory pressure, comparative studies with other local governments, performance commitment, employee mutations, and the covid pandemic. These aspects are dominated by institutional isomorphism, namely coercive isomorphism, mimetic isomorphism, and normative isomorphism. This research provides a practical contribution to the Purbalingga Regency Government in implementing SAKIP. Theoretically, this research can enrich the literature by considering institutional theory in analyzing SAKIP implementation.

Kata Kunci : SAKIP, SAKIP implementation evaluation template, institutional theory