PELINDUNGAN HUKUM PPAT DALAM PROSES PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN MELALUI SISTEM HT-el

MAYA SINTA WIJAYANTI, Dr. Taufiq El Rahman , SH ., M.Hum

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

     Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dan pelindungan hukum PPAT atas kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elekronik dalam sistem Hak Tanggungan Elektronik.

    Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan narasumber untuk mendukung data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

    Hasil penelitian ini yaitu, pertama tanggung jawab PPAT atas kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggunan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Perkaban No. 5 Tahun 2020 bertentangan atau tidak sesuai dengan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan PPAT. Kedua, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur tentang pelindungan hukum bagi PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun demikian, terdapat pelindungan hukum yang dapat diterapkan diantaranya adalah pelindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pelindungan hukum preventif PPAT diatur pada Pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT yaitu prinsip kehati-hatian, dan pelindungan hukum represif, terhadap PPAT harus berlaku prinsip-prinsip hukum seperti equality before the law dan asas praduga tak bersalah.

    This study aims to determine and analyze the responsibilities and legal protection of Land Deed Official towards the material truth of documents that form the basis for issuing Electronic Mortgage Certificates in the Electronic Mortgage System.

    This research is normative legal research and is descriptive qualitative in nature. The approach used in this research is a statutory approach. Data collection is done by means of literature study and interviews with sources to support secondary data. The data analysis used is qualitative which is presented descriptively.

    The results of this study are, first, the responsibility of Land Deed Official s for the material truth of documents that form the basis for the issuance of Electronic Mortgage Certificates as stipulated in Article 20 paragraph (2) of Perkaban No. 5 of 2020 is contradictory or incompatible with the responsibilities of Land Deed Official as public officials as stipulated in the Land Deed Official Position Regulations. Second, there is no legislation that limitatively regulates legal protection for Land Deed Official in carrying out their official duties. However, there are legal protections that can be applied, including preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection against Land Deed Official is regulated in Article 3 letter f of the Land Deed Official Code of Ethics, namely the principle of prudence, and repressive legal protection, against Land Deed Official must apply legal principles such as equality before the law.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Kebenaran Materiil, PPAT.