The Constitutionality Question of Blasphemy Laws
Naryantama Faza Dhafianto, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil.
2023 | Skripsi | ILMU HUKUM
UU No.1/PNPS/1965 serta Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara kolektif disebut sebagai Undang-Undang Penodaan Agama, adalah produk hukum yang ditujukan untuk melawan penistaan, pencemaran, dan perlakuan tidak baik lain terhadap agama dan ajaran-ajarannya.Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mengakui kebebasan beragama sebagai hak fundamental sebagaimana tertuang dalam pasal 29 dan 28E. Banyak kelompok menganggap UU Penodaan Agama sebagai pembatasan berat terhadap kebebasan beragama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan membatasi pandangan-pandangan dan praktek-praktek agama yang dianggap sebagai penistaan oleh UU bersangkutan.
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, legalitas, praktek, dan konstitusionalitas UU Penodaan Agama yang dimana disaat penelitian ini disusun, telah ada selama 59 tahun. Penelitian hukum ini khususnya dalam topik ini disusun oleh Penulis sebagai respon terhadap beberapa kasus dan pertanyaan akan kebebasan beragama dimana seiring tahun berjalan, telah menjadi topik yang kian lumrah di masyarakat lantaran meningkatnya tren sektarianisme yang dikemukakan oleh beberapa kelompok di seluruh negeri. Penelitian ini juga akan menjadi pengingat dan kritik terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam ranah Konstitusionalitas di Indonesia baik di masa lalu maupun masa sekarang.
Act No.1/PNPS/1965 and Article 156 of the Criminal Code, collectively known as the Blasphemy Laws, are legislations aimed at combating blasphemy, defamation and other unsavoury treatments towards religions and its teachings. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognised Freedom of Religion as a Fundamental Right in Articles 29 and 28E. Many circles consider the Blasphemy Laws as a severe restriction towards the Freedom of Religion bestowed upon within the 1945 Constitution by the way of restricting religious views and practises that can be considered blasphemous by the Blasphemy Laws.
This Legal Research aimed to analyse the background, legalities, practise, and the Constitutionality of Blasphemy Laws which as of the time of the writing of this Legal Research has existed for 59 years. This legal research in this particular topic is written by the Author as a response to the several cases and questions on religious freedom in which as years progressed the topic has reached an increased level of prominence amongst society, particularly due to increasing trend in sectarianism propagated by several groups all over the country. This research will also serve as a reminder and critique of the main challenges posed within the realm of Constitutionality in Indonesia both in past and present time.
Kata Kunci : Kebebasan Beragama, Penistaan, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia/Religious Freedom, Blasphemy, Constitutional Court, Human Rights