Analysis of The Optimization of Business Development Services Program From Top Level And Street Level Bureaucrat Perspective 2015-2019 (Study Case of Indonesia Directorate General of Taxes)

Paulus Mauritz Binanga Lubis, Porf. Amin Wibowo, S.E, M.B.A, Ph.D.

2022 | Tesis | S2 Manajemen

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015, UMKM berperan memberikan kontribusi sebesar 57,8% terhadap total Produk Domestik Bruto yaitu sebesar 6,228 triliun rupiah (www.kemenkopukm.go.id). Namun kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak sangat kecil, yaitu hanya 0,5?ri total penerimaan pajak (www.pajak.go.id). Hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena sektor pajak memegang peranan paling besar dalam penerimaan negara Indonesia.Salah satu langkah persuasif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM adalah dengan melaksanakan program Business Development Services (BDS) pada tahun 2015. Program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI ini mengundang narasumber ahli untuk memberikan masukan yang bermanfaat. penyuluhan atau pelatihan untuk membantu pengembangan usaha UMKM. Tujuan lain yang diharapkan adalah terciptanya hubungan baik dan kepercayaan antara UMKM dan DJP, sehingga dapat menghasilkan kepatuhan dari para pelaku UMKM. Hingga saat ini BDS masih dilaksanakan, terlebih lagi telah menjadi salah satu program andalan DJP.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji perjalanan program ini, mulai dari awalnya berupa sebuah pilot project hingga masuk dalam rencana strategis nasional DJP. Kemudian, tulisan ini mencoba mengkaji apakah tujuan awal program BDS sudah tertuang dengan baik dalam konsep pelaksanaan program ini. Selanjutnya tulisan ini mencoba mengkaji implementasi BDS selama ini. Sebagai program top-down, apakah petugas lapangan mempunyai pemahaman yang sama mengenai esensi dari program ini? Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa sebagai sebuah program nasional yang dianggap penting, maka program ini harus mempunyai target yang terukur keberhasilan implementasinya. Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa evaluasi pelaksanaan program ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh manajemen tingkat atas dan apa yang dipahami oleh petugas lapangan yang menjalankan program ini.

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) play an important role in supporting the Indonesian economy. In 2015, MSMEs played a role in contributing 57.8% of the total Gross Domestic Product, which was 6.228 trillion rupiah (www. kemenkopukm.go.id). However, the contribution of MSMEs to tax revenue was very small, which is only 0.5% of the total tax revenue (www.pajak.go.id). This has received special attention from the government because the tax sector plays the most significant role in Indonesia's state revenue. One of the persuasive steps from the government to improve MSMEs' tax compliance was to implement the Business Development Services (BDS) program in 2015. This program, managed by the Indonesian Directorate General of Taxes (DGT), invited expert resource people to provide useful counseling or training to assist MSMEs' business development. Another expected goal was to create a good relationship and trust between MSMEs and DGT, which can result in compliance from MSME actors. Until now, BDS is still being implemented. Moreover, it has become one of the mainstay programs of DGT.

This paper will try to study the journey of this program, starting from a pilot project until included in the DGT's national strategic plan. Then, this paper tries to examine whether the initial objectives of the BDS program are well stated in the concept of implementing this program. Next, this paper attempts to study the implementation of BDS so far. As a top-down program, do field officers have the same understanding of the essence of this program? Furthermore, the author will argue that as a national program considered important, it must have a measurable target for its successful implementation. Finally, the author believes that evaluation of the implementation of this program is critical to bridge the gap between what is expected by top-level management and what is understood by field officers who run this program.

Kata Kunci : Tax, MSMEs, Business Development Services, Indonesian Directorate General of Taxes