Pelindungan Hukum Bagi Wisatawan yang Melakukan Kegiatan Panjat Tebing di Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran

Maulidina Shafa Athiyya, Nailul Amany, S.H., M.H.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terkait keamanan dan keselamatan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan panjat tebing di Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran dan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian tanggung jawab antar para pengelola Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran dalam hal wisatawan mengalami kerugian terkait keamanan dan keselamatan.

Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dihasilkan dari wawancara terhadap responden dan narasumber. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelindungan hukum terkait keamanan dan keselamatan yang diberikan oleh pengelola kepada wisatawan yang melakukan kegiatan panjat tebing bersifat preventif dan represif berupa penyusunan SOP, pemberian informasi keselamatan, penyediaan alat keselamatan, peningkatan kualitas SDM, dan pemberian asuransi. Pelindungan hukum yang diberikan pengelola kurang optimal sehingga kurang memberikan pelindungan kepada wisatawan panjat tebing. Kedua, Pokdarwis dan BUMDes memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 dengan menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah adalah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai regulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan pariwisata.

The purpose of this legal writing is to understand and analyze the legal protection related to security and safety for tourists who do rock climbing activities at the Gunung Api Purba Nglanggeran Ecotourism and to understand and analyze the distribution of responsibilities between the business actors of the Gunung Api Purba Nglanggeran Ecotourism in case that tourists experience losses related to security and safety.

This legal writing is a normative-empirical research conducted in a descriptive manner. Secondary data is obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and primary data is obtained through field research resulting from interviews with respondents and expert. The collected data is analyzed using qualitative methods.

The research indicate that: First, legal protection related to security and safety provided by the business actors to tourists who do rock climbing activities is preventive and repressive protection in the form of preparing SOPs, providing safety information and safety equipment, improving the quality of human resources, and providing insurance. Legal protection provided by business actors is not optimal, resulting insufficient protection for tourist with rock climbing activites. Second, Pokdarwis and BUMDes have the responsibility to compensate tourist who suffer losses based on Article 19 of Law No. 8 of 1999 by using the principle of presumption of responsibility. The responsibilities assigned to the Village Government and the Regional Government are to carry out its duties and functions properly as regulator and facilitator in organizing tourism.

Kata Kunci : wisata panjat tebing, tanggung jawab pelaku usaha, pelindungan hukum